Analisis Manajerial Pemerintah Kota Magelang


            Kota Magelang merupakan salah satu kota kecil yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Walaupun hanya memiliki luas sekitar 18,12 km2, perkembangan dan dinamika Kota Magelang terbilang sangat pesat karena berada di posisi yang strategis, yaitu berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta-Purworejo, dan juga berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional. Selain itu, Kota Magelang juga menjadi Pusat Kegiatan Wilayah kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten dan Kota Magelang), dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (www.magelangkota.go.id).
            Secara administratif Kota Magelang membagi wilayah jalannya pemerintahan menjadi tiga kecamatan (Magelang Utara, Magelang Tengah, dan Magelang Selatan), dan dibagi lagi menjadi tujuh belas kelurahan untuk memudahkan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Saat ini, Kota Magelang dipimpin oleh seorang Walikota yang bernama Ir. H. Sigit Widyonindito, dan wakilnya yaitu Dra. Windarti Agustina dengan masa jabatan tahun 2016-2021. Pada periode sebelumnya (2010-2015), Ir. H. Sigit Widyonindito juga menjabat sebagai Walikota Kota Magelang. Beliau merupakan mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, dan ketua Asosiasi Pengusaha Kontraktor Magelang (wikipedia). Sejak kepemimpinan Sigit Widyonindito, Kota Magelang banyak sekali mengalami perubahan dan bisa dikatakan berkembang pesat. Banyak sekali inovasi-inovasi yang digebrakkan oleh Pemerintah Kota Magelang sejak Kota Magelang dipimpin olehnya. Dan inovasi tersebut membawa dampak positif bagi jalannya pemerintahan di Kota Magelang. Selain itu, Kota Magelang juga telah mendapat banyak prestasi-prestasi, contohnya yaitu Kota Magelang berhasil meraih peringkat 1 kota cerdas kategori kota kecil dengan penduduk 200.000 jiwa, dan meraih peringkat 1 kota cerdas kategori perekonomian yang diperoleh dari IKCI (Indeks Kota Cerdas Indonesia) 2015.

            Sebagai bagian dari institusi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, tentu Pemerintah Kota Magelang memiliki tugas pokok untuk menyejahterakan, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta melakukan pembangunan dalam berbagai bidang secara merata di Kota Magelang. Dan hal tersebut tidak dapat dilepaskan tentang bagaimana cara Pemerintah Kota Magelang menyusun dan mengelola rencana dan strategi, membuat program kerja, menyusun pembagian tugas di pemerintahan, serta mengendalikan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan. Di bab berikutnya akan disajikan mengenai Pemerintah Kota Magelang sebagai suatu organisasi, jika dianalisis mengenai fungsi manajemen di Pemkot tersebut, sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah yang tentunya mempunyai tujuan tertentu.

Untuk menyusun rencana pembangunan kota, Pemkot Magelang memiliki sebuah badan khusus yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yaitu Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Dalam pelaksanaannya, Pemkot Magelang memiliki dua jenis rencana berdasarkan jangka waktunya, yaitu rencana jangka panjang, dan rencana jangka menengah.
Rencana jangka panjang Pemerintah Kota Magelang dituangkan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang memiliki jangka waktu dua puluh tahun (saat ini dalam periode 2005-2025). RPJP menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lima tahunan atau perencanaan pembangunan jangka menengah (bappeda.magelangkota.go.id). Dalam RPJP tertulis visi dan misi Kota Magelang tahun 2005-2025. Adapun visinya yaitu : “Magelang sebagai Kota Jasa yang Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing dalam Masyarakat Madani”. Dan misinya yaitu sebagai berikut:
1.      Mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai.
2.      Mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.
3.      Meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional dan berwawasan lingkungan serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas.
4.      Mengembangkan perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5.      Mewujudkan good governance dan clean goverment dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan media massa untuk menuju kehidupan masyarakat Kota Magelang yang damai, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemkot Magelang juga memiliki rencana jangka menengah (rencana lima tahunan). Rencana tersebut dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Adapun visi pembangunan Kota Magelang yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 adalah “Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”. Untuk mencapai visi tersebut, ditempuh melalui lima misi, yaitu sebagai berikut:
1.      Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.      Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta  ramah lingkungan.
3.      Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4.      Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5.      Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.
Di bawah ini merupakan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Kota Magelang secara umum.







Dalam pelaksanaan pemerintahan, Pemkot Magelang menyusun struktur organisasi untuk membagi pekerjaan-pekerjaan agar lebih mudah untuk mencapai tujuan. Walikota merupakan pemimpin yang memimpin Kota Magelang, dan kedudukannya sejajar dengan DPRD Kota Magelang.
Di bawah Walikota, terdapat sekretariat daerah yang jika dibagi lagi memiliki Asisten Tata Pemerintahan, Organisasi, dan Hukum; Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra; dan Asisten Administrasi. Selain sekretariat daerah, ada juga inspektorat kota (bertugas melakukan pengawasan), tiga kecamatan yang memiliki tugas untuk mengurus administrasi wilayah kerja masing-masing, tujuh belas Dinas Daerah, lima Badan Daerah dan satu RSUD, serta sekretariat DPRD yang seluruh pemimpinnya bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota.  Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi berupa merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Jika dilihat lebih lanjut mengenai struktur organisasi di Pemkot Magelang, bisa diambil kesimpulan jika Pemkot Magelang merupakan organisasi yang menggunakan model desain organisasi mekanistik. Hal tersebut dapat dilihat dari rantai komando yang terlihat sangat jelas yaitu dari Walikota ke badan-badan daerah dibawahnya. Selain itu, Pemkot Magelang organisasinya cenderung sangat terformalisasi, yakni sangat terikat dengan aturan-aturan yang telah mengatur tugas dan wewenang di masing-masing badan di Pemkot Magelang sehingga sulit untuk dapat bergerak bebas. Akan tetapi, dalam membuat berbagai kebijakan-kebijakan, Walikota bekerja sama dengan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan yang letaknya sejajar dengan kedudukan Walikota. Dan juga antara badan yang satu dengan badan lain yang berada di bawah Walikota, memiliki rantai koordinasi yang terhubung satu sama lain sehngga mereka mudah untuk melakukan koordinasi
Dalam instansi Pemerintah Kota Magelang, juga bisa diambil kesimpulan jika instansi tersebut menerapkan sistem departementalisasi fungsional dan geografis. Secara geografis, dalam pelaksanaannya, Kota Magelang memiliki wilayah administratif yaitu kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan-kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Selain departementalisasi geografis, di dalam struktur organisasi Pemkot Magelang, terdapat pembagian tiga staf ahli dalam bidang tertentu , tujuh belas dinas daerah yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, dan lima badan daerah yang juga memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda pula. Pembagian berdasarkan staf ahli meliputi: staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan; staf ahli bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan; dan staf ahli bidang kemasyarkatan dan sumber daya manusia. Sedangkan badan-badan yang terdapat di Pemkot Magelang meliputi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; Badan Penelitian dan Pengembangan; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan yang terakhir yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah untuk memberikan pelayanan medis dan kesehatan pada masyarakat Kota Magelang khusunya.
Adapun Dinas Daerah yang terdapat di Kota Magelang dibagi berdasarkan ruang lingkup kerjanya, yaitu sebagai berikut:

-          Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
-          Dinas Tenaga Kerja
-          Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
-          Dinas Perindustrian dan Perdagangan
-          Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
-          Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
-          Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
-          Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-          Dinas Kesehatan
-          Satuan Polisi Pamong Praja
-          Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
-          Dinas Sosial
-          Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

-          Dinas Perhubungan
-          Dinas Pertanian dan Pangan
-          Dinas Lingkungan Hidup
-          Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Dalam menangani SDM di lingkungan pemerintahan, kota Magelang memiliki badan tersendiri yaitu BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan) untuk mengelola para aparatur sipil agar menjadi SDM yang bermanfaat bagi Pemkot Magelang. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Magelang sangat fokus terhadap peningkatan potensi SDM, baik melalui pendidikan formal, maupun nonformal seperti diklat agar para ASN dapat mengikuti perkembangan yang ada.
a)      Diklat
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para PNS di Pemkot, dilaksanakan diklat pendidikan dan pelatihan. Menurut Sugiharto (sekretaris daerah Kota Magelang), peningkatan kualitas SDM ASN tidak hanya untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, namun juga untuk menyikapi tuntutan tugas pokok pemerintahan dan globalisasi. Karena SDM sangat penting untuk suatu organisasi dalam rangka mengelola, mengatur, dan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen.
b)      Bimbingan teknis
Selain diklat, terdapat juga bimbingan teknis dalam rangka untuk membina disiplin para PNS. Melalui bimtek ini, diharapkan nantinya para PNS sadar untuk memulai mendisiplinkan diri dalam menaati peraturan-peraturan.
c)      Orientasi pegawai yang akan purna
BKPP Kota Magelang juga mengadakan orientasi para pegawai yang akan memasuki masa purna tugas. Orientasi tersebut memiliki tujuan untuk memotivasi para PNS yang akan purna agar memiliki kesiapan mental, dan juga memberikan keterampilan dan pengetahuan tentang kewirausahaan (bkpp.magelangkota.go.id).
d)     Penghargaan
Pemkot Magelang juga memberi penghargaan kepada para PNS yang memiliki prestasi kerja terhadap negara dengan memberi kenaikan pangkat. Penghargaan tersebut diberikan kepada PNS yang profesional, memiliki prestasi kerja, disiplin, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, ada juga penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dengan syarat tertentu yaitu memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia, dan tidak menghianati bangsa dan negara (www.magelangkota.go.id). Tentunya penghargaan tersebut diberikan untuk mendorong para PNS agar termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi.
Saat ini Kota Magelang dipimpin oleh Walikota bernama Ir. H. Sigit Widyonindito yang pada periode sebelumnya (2010-2015) juga terpilih untuk menjadi Walikota Magelang. Bisa dibilang, sejak di bawah kepemimpinan beliau, Kota Magelang mengalami kemajuan di berbagai bidang. Contohnya yaitu kemajuan di sektor jasa dan pariwisata, penurunan angka kemiskinan, dan berbagai macam penghargaan yang diterima Kota Magelang seperti penghargaan adipura yang telah diraih sebanyak enam kali. Selain itu, Kota Magelang menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapat anugerah dari Kementrian Keuangan dalam pengelolaan keuangan yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (tribunnews jogja).
Selama kepemimpinannya, Pak Sigit sangat gencar untuk melakukan inovasi di berbagai bidang hingga akhirnya beliau mendapat penghargaan Kepala Daerah Pelopor Inovasi di tingkat Jawa Tengah. Banyak sekali inovasi yang telah dihasilkan yang dikreasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti  DataGo (Dinas Komunikasi dan Informatika), Automatic Tract Control System (ATCS) dan cek KIR online (Dinas Perhubungan), Krenova (Balitbang), Sistem Pengendalin PJU Terintegrasi atau SIPPUT (Dinas Lingkungan Hidup), yang semuanya terintegrasi dalam Smart City. Menurut Pak Sigit, melalui inovasi maka kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, serta pelayanan publik bisa lebih efisien dan efektif. Hampir setiap malam, beliau mengirim pesan kepada kepala OPD bertanya tentang inovasi dan terobosan yang dihasilkan, dan hampir dilakukan setiap hari untuk memunculkan inovasi di Pemkot Magelang (tribunnews jogja).

Pak Sigit mempunyai cara tersendiri untuk memotivasi para PNS dan karyawan yang bekerja di Pemkot. Untuk mendongkrak etos kerja para pegawai, Pak Sigit memiliki tradisi memberikan reward kepada para pegawai yang masuk kerja lebih awal setelah libur panjang saat lebaran dengan melakukan inspeksi mendadak di instansi daerah secara acak. Biasanya beliau memberikan hadiah berupa TV, kulkas, kompor gas, dan alat rumah tangga lainnya. Dan semua itu beliau beli dengan menggunakan dana pribadi, tidak menggunakan dana APBD. Tidak hanya para PNS pemkot yang diberi, namun beliau juga pernah memberikan reward tersebut kepada para karyawan yang bekerja di PDAM Kota Magelang (radarjogja)
Pengawasan sangat penting dilakukan di setiap institusi pemerintahan untuk memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan dan juga mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan atau kecurangan yang dilakukan para pemegang kekuasaan. Kegiatan pengawasan merupakan salah satu pilar dari manajemen pemerintahan.
Pemkot Magelang memiliki sebuah badan tersendiri yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan, yaitu Inspektorat Kota Magelang. Tugas pokok inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kota Magelang dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Magelang. Visinya yaitu “Terwujudnya pengawasan daerah yang profesional untuk mendukung pemerintahan yang akuntabel di Kota Magelang. Dari visinya, tercantum makna bahwa pengawasan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan. Inspektorat Kota Magelang memiliki misi yaitu mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN (inspektorat.magelangkota.go.id).
Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kota Magelang memiliki tiga arah kebijakan pengawasan, yaitu sebagai berikut:
1.    Penningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
2.    Pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Magelang
3.    Percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Magelang dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
Adapun kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik adalah:
Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
1.    Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
2.    Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
3.    Pembangunan zona integritas;
4.    Pengendalian gratifikasi;
5.    Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
6.    Penanganan pengaduan masyarakat;
7.    Penguatan Whistle Blowing System;
8.    Penanganan benturan kepentingan;



Berdasarkan hasil analisis manajerial yang telah diutarakan di bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan jika Pemerintah Kota Magelang telah menyusun strategi dengan sangat baik dalam mengelola kegiatan pemerintahan di Kota Magelang untuk kepentingan para warganya. Mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan sistem pengawasan semua telah disusun serapi mungkin. Dan dari empat kegiatan tersebut, Pemkot Magelang memiliki badan spesifik yang memiliki tugas pokok untuk mengurusi kegiatan keempat fungsi manajemen tersebut.
Di bawah kepemimpinan Walikota Ir. H. Sigit Widyonindito, Kota Magelang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberhasilan kegiatan Pemerintahan Kota Magelang bisa dilihat dari banyaknya prestasi-prestasi yang telah ditorehkan Kota Magelang dalam berbagai bidang, mulai dari perekonomian, keuangan, manajemen perkotaan, pengendalian penduduk, kebersihan kota, dan masih banyak lagi. Hal tersebut tak bisa dilepaskan dari banyaknya inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Magelang sendiri.
Jika dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, maka hasil analisis SWOT Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut:
1.      Strenght
-          Memiliki badan-badan perangkat daerah yang memiliki fungsi dan tugas pokok yang jelas, sehingga memudahkan jalannya pemerintahan karena adanya pembagian tugas.
-          Memiliki pemimpin (Walikota) yang penuh akan inovasi yang membawa dampak perubahan pada Kota Magelang menjadi lebih baik dan berkembang.
2.      Weakness
-          Masih terbatasnya sarana dan prasarana khususnya di bidang pengawasan (inspektorat.magelangkota.go.id)
-          Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia untuk keperluan pengawasan
-          Masih ada masyarakat di daerah Kota Magelang yang belum sejahtera, dalam arti masih miskin.
3.      Opportunities
-          Letak Kota Magelang yang strategis sehingga memudahkan untuk jalannya kegiatan pemerintahan
-          Dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
4.      Treats
-          Adanya kemungkinan ancaman dari pihak dalam di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang melakukan tindakan kecurangan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme yang bisa membawa dampak negatif yaitu kerugian


Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). Management. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Comments