Contoh Kasus dan Penyelesaian Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan Integrasi Nasional


Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan
Integrasi Nasional



1.      KASUS BOM SOLO 2011

Bom Solo 2011 adalah peristiwa ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 10.55 WIB, Minggu,25 September 2011. Peristiwa ini mengakibatkan 28 orang terluka dan seorang tewas yang di identifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri. Pelaku pengeboman tersebut di identifikasi sebagai  Ahmad Yosefa Hayat alias Ahmad Abu Daud.

Bom meledak ketika kebaktian di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton selesai dan jemaat keluar dari gereja. Bom ini dibawa pelaku dalam jaket yang di kenakan dan diledakan dengan menggunakan saklar  yang di ketemukan di tempat kejadian. Ledakan ini dapat didengar dalam radius 500 meter dari tempat kejadian.
Ledakan bom di Solo terkait erat dengan ledakan bom di Cirebon yang terjadipada 15 April 2011 beserta jaringan pelakubom Cirebon. Ahmad Yosefa Hayat adalah orang yang mengantarkan pelaku bom bunuh diri Cirebon pada 15 April 2011, yaitu MuhammadSyarif, ke Mesjid Adz Zikro di lingkungan Mapolresta Cirebon. Setelah peristiwa bom bunuh diri Cirebon tersebut, Ahmad masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri.
sumber: wikipedia
2.      PENYELESAIAN KASUS
Kasus bom Solo merupakan salah satu kasus yang dapat mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena pelaku melakukan bom bunuh diri dan meledakkan bom tersebut di gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton. hal tersebut tidak menunjukan toleransi antar umat beragama.
Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, trans-nasional apalagi bersifat internasional. Perang melawan teror merupakan kebutuhan mendesak untuk melindungi WNI sesuai tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Terorisme bukanlah kejahatan biasa melainkan merupakan kejahatan luar biasa bahkan dapat digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga harus diberantas. Terorisme mempunyai jaringan yang luas dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, sehingga dalam penanganannya memerlukan kerja sama internasional.

Pemberantasan terorisme adalah bagian dari pelaksanaan komitmen resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) yang mengutuk dan menyerukan seluruh negara anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme. Walaupun kebijakan nasional dalam perang melawan terorisme harus sejalan dengan kebijakan internasional, namun dalam penerapannya di Indonesia sudah tentu perlu ada penyesuaian berdasarkan kondisi obyektif. Indonesia dalam hal ini telah memberlakukan Undang-undang Nomor 15/2003 tentang Pemberlakukan Perpu Nomor 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Untuk menjamin adanya sinergi upaya secara komprehensif dalam pemberantasan terorisme, Pemerintah RI telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2002 yang memberikan tugas kepada Menko Polkam untuk  merumuskan strategi pemberantasan terorisme dan memberi kewenangan untuk mengkoordinasikan semua langkah-langkah operasional dalam rangka pemberantasan terorisme dan Inpres Nomor 5 Tahun 2002 yang memberi otoritas kepada BIN untuk mengkoordinasikan kegiatan intelijen. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan dan langkah Pemerintah Indonesia untuk menyusun undang-undang tentang pemberantasan terorisme bukan karena tekanan negara-negara maju.

Upaya pemberantasan terorisme bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga menjadi tugas seluruh lapisan masyarakat sehingga semua harus berpartisipasi secara aktif dan terkoordinasi. Upaya pemberantasan terorisme harus tegas dan pasti dengan pilihan cara yang setepat-tepatnya, sehingga efektif dan efisien serta tidak memunculkan permasalahan dan krisis baru. Pemerintah juga telah menetapkan suatu kerangka dasar yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme. Kerangka dasar tersebut adalah :
1. Supremasi Hukum
2. Independensi
3. Indiskriminasi
4. Koordinasi
5. Demokrasi
6. Partisipasi
Akan tetapi, karena pada kasus bom Solo pelaku sudah meninggal ketika pelaku melakukan bom, maka seharusnya pelaku mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan. Tetapi karena pelaku sudah meninggal maka hokum itu harus ditegakkan oleh pelaku teroris yang lain supaya tidak terjadi hal yang serupa.

Comments