Mengoptimalkan PNBP Pengelolaan BMN

BAB I
PENDAHULUAN


Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), unsur pendapatan negara menjadi suatu hal yang penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara yang dituangkan melalui anggaran belanja negara. Seiring dengan kebijakan fiskal yang dianut pemerintah saat ini yaitu kebijakan fiskal ekspansif, dimana belanja melebihi dari pendapatan, membuat pemerintah harus lebih gencar dan giat untuk memungut berbagai potensi sumber-sumber pendapatan negara dalam rangka untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai. Jika ruang fiskal memadai, proses pembangunan negara pun menjadi tidak terhambat.
Disamping penerimaan perpajakan dan hibah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki potensi yang sangat tinggi untuk terus ditingkatkan realisasi penerimaannya. Pemerintah tidak bisa hanya terus mengandalkan penerimaan dari perpajakan saja, melainkan juga harus tetap menggali potensi-potensi penerimaan dari sisi PNBP meskipun pajak memang menjadi kontributor utama dalam penerimaan negara. Namun kenyataannya, penerimaan perpajakan di Indonesia juga masih dibawah standar. Hal ini dapat terlihat dari rasio perpajakan di Indonesia yang masih dibawah standar Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, standar rasio pajak terhadap PDB adalah 15 % (Kompas, 2018). Sedangkan jika dilihat statistik rasio pajak di Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2018, rasio pajak di Indonesia tidak pernah menyentuh di angka 15%, hanya berkisar di angka 10 hingga 11 persen (Katadata, 2019). Hal ini membuat pemerintah Indonesia juga harus menggali potensi penerimaan lain selain mengandalkan penerimaan perpajakan.
Salah satu pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat dioptimalkan adalah dari segi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan BMN di Kementrian/Lembaga memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara mengingat nilai BMN Indonesia yang juga tinggi. Selain itu, sering kali ditemukan Barang Milik Negara (BMN) idle pada Kementrian/Lembaga yang padahal dapat dimanfaatkan sehingga bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara. Menurut studi yang dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF), pemanfaatan aset negara secara optimal dapat meningkatkan perekonomian sebesar 1,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto. Jika instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dapat memanfaatkan aset negara secara optimal, tentu akan berdampak positif terhadap penerimaan negara, dan juga perekonomian.

1.      Bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia saat ini?
2.      Bagaimana potensi-potensi PNBP dari sisi pengelolaan BMN di Indonesia?
3.      Bagaimana langkah yang harus dilakukan pemerintah agar pengelolaan BMN menjadi optimal?


Tujuan dari pembahasan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BMN di Indonesia saat ini, mengetahui potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari segi pengelolaan Barang Milik Negara, dan kebijakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan BMN..




Saat ini, regulasi yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Kemudian dalam undang-undang ini dijelaskan lebih lanjut terkait dengan objek PNBP yang terdiri atas: Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya.
Sumber: BPS
Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap penerimaan PNBP. Jika dilihat berdasarkan data, penerimaan PNBP di Indonesia cenderung masih sedikit, belum dapat dikatakan optimal. Padahal jika dilihat dari kondisi geografis, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia juga memiliki potensi PNBP yang besar baik dari kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan BLU, pengelolaan BMN, pengelolaan dana, dan pelayanan.

Sumber: BPS
PNBP yang belum optimal ini bisa dilihat berdasarkan data penerimaan PNBP dari tahun 2007-2018 yang kenaikannya tidak terlalu signifikan. Terlebih pada PNBP lainnya yang terdiri atas pengelolaan BMN, pengelolaan dana, pelayanan, dan hak negara lainnya. PNBP dari Pengelolaan BMN hanya menyumbang penerimaan PNBP dalam jumlah yang belum signifikan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan nilai aset BMN yang selalu meningkat tiap tahun, tetapi rasio penerimaannya masih sangat sedikit.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari Perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari Perolehan lain yang sah (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018). Pengelolaan BMN menjadi salah satu objek PNBP yang memiliki potensi besar untuk ditingkatkan penerimaannya.
Pengelolaan BMN sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/BMD. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa pengelolaan BMN terdiri atas: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan yang terakhir yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Jika dilihat dari alur pengelolaan BMN, yang berkontribusi terhadap penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN adalah dalam hal pemanfaatan BMN. Pemanfaatan BMN merupakan upaya pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/ atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan (PP Nomor 27 Tahun 2014). Pemanfaatan BMN dapat digunakan terhadap tanah, bangunan, maupun alat atau barang-barang yang tidak digunakan. Bentuk pemanfaatan BMN dapat berupa sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
Sewa BMN dilakukan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang memiliki BMN akan menerima imbalan uang tunai. Pembayaran uang sewa langsung disetorkan ke kas negara.
Sedangkan dalam hal pinjam pakai, tidak menerima imbalan uang tunai karena digunakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan PNBP dan sumber pembiayaan lainnya. Seluruh penerimaan dari pemanfaatan BMN ini wajib untuk diserahkan ke kas negara. KSP dilaksanakan dengan pertimbangan tidak tersedia cukup dana dalam APBN untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan atau perbaikan terhadap BMN. Kontribusi terhadap penerimaan negara berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang
Formula tarif dari pemanfaatan BMN ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah terkait. Tarif pengelolaan BMN disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik serta berdasarkan kebijakan pemerintah.
BGS/BSG dilakukan dengan pertimbangan Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Negara memperoleh kontribusi tahunan yang harus di setor ke kas negara tiap tahun.
KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memperoleh aset, pelaksanaan KSPI juga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pembagian kelebihan keuntungan. Besaran bagian kelebihan keuntungan tersebut ditetapkan oleh pengelola barang.


Dalam mengelola Barang Milik Negara, pasti ditemukan adanya BMN yang menganggur, atau sering disebut aset yang idle. Menurut PMK Nomor 71/PMK.06/2016, BMN idle adalah BMN berupa tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Yang termasuk dalam kategori BMN idle adalah setiap BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang dan yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mengidentifikasi adanya BMN idle yang dikelolanya, seharusnya tidak untuk dianggurkan. Instansi terkait dapat memanfaatkan BMN yang menganggur tersebut sehingga menjadi penerimaan negara.
Menurut Sri Mulyani (2017), BMN yang menganggur hanya akan membebani keuangan negara karena pengguna barang harus mengeluarkan biaya pemeliharaan. Disamping tidak menghasilkan pendapatan, juga malah menambah biaya pemeliharaan yang semakin membebani APBN. BMN yang menganggur membuat negara kehilangan kesempatan memperoleh PNBP.
Banyak Kementerian/Lembaga yang menguasai BMN hanya untuk menambah daftar barang yang dikelola instansi tersebut dan menganggap tidak penting menggunakan BMN asalkan aset telah tercatat dalam pembukuan, sehingga mengurangi makna atas pemanfaatan BMN (Sri Mulyani, 2017). Tiap tahun, nilai BMN yang menganggur tercatat selalu meningkat. Peningkatan BMN idle ini tentunya bukan hal yang bagus, mengingat BMN menganggur berpotensi untuk dimanfaatkan dan memberikan pengaruh positif terhadap APBN.
Di tahun 2017, hasil dari revaluasi aset BMN, tercatat sekitar 1000 unit BMN menganggur dari 400.000 unit (DJKN). BMN yang tidak digunakan dengan baik akan memberikan kerugian riil maupun materiil karena memiliki nilai lebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: DJKN
Di tahun 2016, kontribusi penerimaan BMN hanya sebesar Rp 1,05 triliun. Jumlah ini sangat kecil, jika dibandingkan dengan nilai BMN saat itu yang mencapai Rp 2.574 triliun. Tingkat pengembalian aset (RoA) BMN masih sangat rendah. Rendahnya penerimaan pendapatan dari BMN ini mengindikasikan bahwa pengelolaan BMN di Indonesia saat ini masih jauh untuk dikatakan optimal.


a.     Memanfaatkan BMN Menganggur
Ketika Pengguna Barang mengidentifikasi adanya BMN idle, Pengguna Barang wajib untuk menyerahkan ke Pengelola Barang. Kemudian jika BMN yang menganggur ini tidak dilakukan pemanfaatan, yang terjadi hanyalah membebani APBN karena pengelola harus mengeluarkan biaya pemeliharaan aset yang menganggur terlebih lagi tidak memberikan dampak positif terhadap PNBP negara. Oleh karena itu, urgensi pemanfaatan BMN idle sangat tinggi. Jika pengelolaan BMN menganggur baik, dapat berdampak positif terhadap PNBP  mengingat tinggi sekali potensi pemanfaatan BMN idle di Indonesia, terlebih dalam hal pemanfaatan aset berupa gedung atau tanah yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Ketika memanfaatkan BMN idle,  penentuan harga pun juga harus berdasarkan analisa pasar yang bagus. Gedung atau tanah milik negara yang berada di lokasi strategis, jika dimanfaatkan untuk sewa, tentu memiliki nilai yang sangat tinggi dan memberikan keuntungan pada pemerintah melalui bagi hasil sewa.
b.     Memanfaatkan BMN
Pemanfaatan aset negara tidak hanya dilakukan terhadap BMN menganggur, tetapi juga dlakukan terhadap BMN yang digunakan tetapi penggunaannya tidak optimal.
c.      Melakukan Revaluasi BMN
Revaluasi aset merupakan penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang (DJKN). Revaluasi dapat mengakibatkan nilai aset menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai perolehannya atau nilai yang sudah tercatat. Selain bertujuan untuk mendapatkan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan, revaluasi aset BMN juga memiliki tujuan untuk memiliki daftar aset di seluruh Indonesia, mengetahui mana yang sudah termanfaatkan, mengetahui BMN menganggur, dan mengetahui BMN mana yang dapat dimanfaatkan. Setelah teridentifikasi BMN menganggur melalui revaluasi, maka dapat diambil tindakan sesegera mungkin untuk memanfaatkan aset.

d.     Melakukan Pemasaran
Pemasaran untuk memberikan informasi ke publik mengenai aset BMN yang dapat dimanfaatkan sangat dibutuhkan untuk menarik perhatian khalayak yang membutuhkan. Terlebih, di era yang serba digital saat ini harus dimanfaatkan lebih untuk memasarkan BMN yang dapat dimanfaatkan.  Pemerintah seharusnya juga dapat memanfaatkan media sosial untuk memasarkan baik BMN menganggur maupun yang bukan sehingga menghasilkan pemasukan uang ke negara. Pemasaran juga harus dilakukan secara efektif. Meningkatkan nilai tambah suatu aset menjadi salah satu cara untuk menarik calon mitra yang ingin melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait dengan Pemanfaatan BMN.
e.      Tarif yang Lebih Fleksibel
Nilai yang menjadi daftar pemanfaatan BMN harusnya beda dengan penjualan BMN. Nilai yang ditetapkan untuk penjualan BMN seharusnya ditetapkan dengan mempertimbangkan mendapatkan harga yang terbaik (highest price). Hal ini dilatarbelakangi karena penjualan BMN terjadi pemindahan kepemilikan aset sehingga jika terjadi kerugian, negara akan kehilangan selamanya. Sedangkan untuk pemanfaatan BMN tidak terjadi perpindahan aset sehingga penetapan tarif dilakukan dengan memperhitungkan opportunity cost. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tarif yang lebih fleksibel untuk mendongkrak atau menarik pemanfaatan BMN. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan tarif sewa BMN dengan batasan nilai dan jangka waktu tertentu untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya penilaian.






Pengelolaan BMN di Indonesia masih belum optimal. Hal ini tercermin dari penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN yang nilainya masih sangat kecil. Padahal, pengelolaan BMN memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap penerimaan negara, mengingat nilainya yang sangat tinggi bahkan hampir meningkat setiap tahun.
Banyaknya temuan BMN idle menjadi salah satu bukti bahwa pengelolaan BMN masih jauh di level baik. Padahal, pemanfaatan BMN yang dikelola secara baik dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara dan mengurangi biaya pemeliharaan yang dapat mengurangi beban APBN.
Selain mengevaluasi terkait temuan BMN idle, pemerintah juga harus terus mengkaji dan memperbaiki secara terus-menerus terkait kebijakan-kebijakan terkait pemanfaatan BMN mengingat kondisi yang terus berubah sehingga pemanfaatan BMN pun akan menjadi optimal.


Djumena, Erlangga (2018). Rasio Pajak di Bawah Standar Bank Dunia, Sri Mulyani Malu. Dilihat pada 22 Juni 2019 dari Kompas: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/07/090400726/rasio-pajak-di-bawah-standar-bank-dunia-sri-mulyani-malu
Katadata (2019). Cek Data: Berapa Rasio Pajak Indonesia?. Dilihat 22 Juni 2019 dari Katadata: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/17/cek-data-berapa-rasio-pajak-indonesia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 9 Tahu 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
PMK Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan Tugas dan Fungsi KL
BPS (2019). Realisasi Penerimaan Negara 2007-2019. Dilihat 22 Juni 2019 dari BPS: https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html

Gumelar, Galih (2017). Sri Mulyani Minta Barang Milik Negara Tak ‘Dianggurkan’. Dilihat 22 Juni 2019 dari CNN Indoneia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171102140634-78-252999/sri-mulyani-minta-barang-milik-negara-tak-dianggurkan
DJKN (2018). Nilai Barang Milik Negara Melesat Jadi Rp 5.728 Triliun. Dilihat 22 Juni 2019 dari DJKN: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12765/Nilai-Barang-Milik-Negara-Melesat-Jadi-Rp5728-Triliun.html
Quddus, Ghina Ghaliya (2017). Pemerintah Identifikasi Aset Idle Milik Negara. Dilihat 22 Juni 2019 dari Kontan: https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-identifikasi-aset-idle-milik-negara
Gumiwang, Ringkang (2018). Mengoptimalkan Aset Negara yang Nganggur Demi Menambal APBN. Dilihat 22 Juni 2019 dari Tirto: https://tirto.id/mengoptimalkan-aset-negara-yang-nganggur-demi-menambal-apbn-cCrJ
Aziz, Abdul (2017). Sri Mulyani Minta Barang Milik Negara Menganggur Dimanfaatkan. Dilihat 22 Juni 2019 dari Tirto: https://tirto.id/sri-mulyani-minta-barang-milik-negara-menganggur-dimanfaatkan-cztB
Handoyo, Syifa Amelia (2018). Revaluasi Aset BMN. Dilihat pada 22 Juni 2019 dari DJKN: http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/12638/Revaluasi-Aset-BMN.html
Baderi, Firdaus (2018). Mewujudkan Nilai Aset BMN yang Akuntabel. Dilihat pasa 22 Juni 2019 dari Neraca: http://www.neraca.co.id/article/109914/mewujudkan-nilai-aset-bmn-yang-akuntabel
Media Kekayaan Negara (2017). Optimalisasi Pemanfaatan BMN: Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara.

Comments