Pentingnya Belanja Modal dalam Menunjang Perekonomian Negara

Ini hanya untuk sharing. Jangan gunakan sebagai sumber utama penugasan kalian, ataupun malah dikutip secara langsung. Jangan bangga sebagai plagiator :) 



A.     Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara menjadi suatu hal yang sangat penting bagi jalannya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan negara meliputi pelaksanaan pendapatan dan pelaksanaan belanja yang mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan juga ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Selain itu belanja negara juga menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam mempengaruhi Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto yang memberikan indikasi langsung tentang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
 Terlebih yang lebih penting adalah keberadaan belanja modal dalam pelaksanaan belanja negara. Belanja modal menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara. China adalah sebagai salah satu contoh negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus sejak tahun 1950-an yang ditandai dengan tingkat akumulasi belanja modal yang tinggi (Gregory C. Chow, 1993). Selain itu China merupakan negara yang memiliki tingkat belanja modal yang tinggi dimana hal tersebut juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang cepat selama dua puluh tahun terakhir (Geoff Riley, 2019).
Namun hal itu tentunya harus seimbang dengan pengelolaan belanja modal yang berkualitas. Berbanding terbalik dengan negara Nigeria, dimana peningkatan belanja modal dari tahun ke tahun di negaranya tidak berhubungan positif dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan hasil jurnal yang berjudul “Government Capital Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Any Lesson from Disaggregated Functional Analysis?”, dimana hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data tahunan dari tahun 1970 hingga 2013, menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari belakang, pengeluaran modal pemerintah fungsional tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Dana yang dialokasikan pemerintah Nigeria untuk belanja modal tidak digunakan dengan baik untuk menghasilkan efek positif dalam pertumbuhan ekonomi.
Berkaca dari dua negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak melulu berkaitan dengan peningkatan kuantitas belanja modalnya, tetapi juga harus diperhatikan dari sisi peningkatan kualitasnya juga.

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Apakah pengalokasian belanja modal pemerintah Indonesia dalam APBN sudah berkontribusi secara positif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan apakah belanja modal Indonesia sudah berkualitas?

1.      Bagaimana pentingnya belanja modal dalam mempengaruhi perekonomian negara?
2.      Bagaimana kondisi pengelolaan belanja modal di Indonesia saat ini?
3.      Apakah pengelolaan belanja modal di Indonesia sudah berkualitas?
4.      Bagaimana cara meningkatkan kualitas belanja modal di Indonesia?


Tujuan dari pembahasan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan belanja modal pemerintah Indonesia saat ini, dan mengetahui pentingnya kualitas dan kuantitas belanja modal dalam menunjang perekonomian di negara berkembang, khususnya di Indonesia.


BAB II


Belanja negara menjadi salah satu instrumen penting kebijakan fiskal pemerintah dalam upaya menggenjot pertumbuhan negara dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Menurut jenis, belanja pusat terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Jika berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tidak dapat lepas dari salah satu indikator yang mengukurnya yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mencerminkan ukuran luas dari keseluruhan kegiatan ekonomi suatu negara yang digunakan untuk memperkirakan ukuran ekonomi dan tingkat pertumbuhan (Jim Chappelow, 2019). PDB dapat dihitung dengan tiga cara, yaitu dengan mengukur dari sisi pengeluraran, produksi, atau pendapatan dan biasanya disesuaikan dengan inflasi. Pendekatan pengeluaran menghitung pengeluaran berbagai kelompok yang ikut andil dalam perekonomian di suatu negara. Pendekatan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan konsumsi individu, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor neto.
Pemerintah membelanjakan uang untuk membeli peralatan, infrastruktur, gaji, subsidi, bantuan sosial dan lain-lain. Belanja modal menjadi salah satu jenis belanja negara yang paling penting dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja modal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat berdampak secara positif pada perekonomian dalam jangka waktu panjang. Tidak hanya untuk daya beli, angka kemiskinan, namun juga kualitas manusia.
Menurut Geoff Riley, peningkatan dalam belanja modal akan memiliki efek pengganda positif terhadap pendapatan nasional. Dari sisi permintaan, peningkatan pengeluaran belanja modal dapat meningkatkan permintaan industri yang memproduksi dari sektor teknologi, perangkat keras, dan konstruksi. Dari sisi penawaran, investasi dalam belanja modal dapat mempengaruhi produktivitas yang lebih tinggi, perluasan kapasitas produksi suatu negara, mengurangi biaya satuan sehingga menjadi sumber peningkatan potensi output nasional.

a.    Peningkatan Belanja Modal di Era Joko Widodo
Menurut PMK 214/PMK.05/2013, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal harus menjadi perhatian khusus dalam pengelolaannya mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Khususnya dalam negara berkembang yang sedang menggencar-gencarkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, karena infrastruktur menjadi bagian dari belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun untuk negara.
Di era kepemimpinan Presiden Indonesia Joko Widodo (tahun 2014-2019), pembangunan infrastruktur sangat digencar-gencarkan. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu syarat agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lainnya dan dapat memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, dan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru (Joko Widodo, 2019). Hal itu dapat dilihat dari info grafis peningkatan anggaran infrastruktur Indonesia dari tahun 2008 hingga 2019.
            Sumber: CNN Indonesia
Namun, pertanyaannya adalah apakah peningkatan anggaran infrastruktur di Indonesia selama lima tahun terakhir ini sudah dikelola secara baik, dan apakah sudah efektif dan efisien? Mengingat jika berkaca dari negara Nigeria, peningkatan belanja modal di negaranya dari tahun ke tahun berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dana yang dialokasikan pemerintah Nigeria untuk belanja modal tidak digunakan dengan baik untuk menghasilkan efek yang dimaksudkan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan jurnal ilmiah yang berjudul “Government Capital Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Any Lesson from Disaggregated Functional Analysis?”.


b.    Temuan Masalah Penyimpangan Pelaksanaan Belanja Modal di Indonesia
Berdasarkan teori, belanja yang tidak semestinya dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu 1) overspending (belanja yang melebihi kebutuhan), 2) misspending (belanja yang tidak sesuai kebutuhan), 3) underspending (belanja yang tidak terlaksana), 4) fraud spending (belanja yang melanggar ketentuan hukum). Hal-hal tersebut umumnya dapat terjadi karena ketidakpahaman pengelola keuangan negara dalam melaksanakan proses belanja. Selain itu, moral hazard yang dilakukan pengelola keuangan negara maupun daerah yang secara sengaja melakukan penyelewengan atas pelaksanaan belanja.
I)              Korupsi dalam Pelaksanaan Belanja Modal
Negara Indonesia belum terbebas dari ancaman tindakan korupsi yang merugikan negara. Sejak zaman Orde Lama, hingga saat ini tidak lepas dari pemberitaan para pejabat-pejabat negara maupun Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Para koruptor tersebut memanfaatkan celah-celah yang dapat mereka lubangi untuk kesenangan mereka. Salah satunya adalah melakukan korupsi dalam pelaksanaan belanja negara. Pelaksanaan belanja modal pemerintah pun juga menjadi sasaran empuk bagi koruptor.
Contoh kasus yang ditemukan adalah kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu pada tahun 2017. Kasus tersebut berupa pemberian uang fee dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebel di Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 (Okezone, 2017).
II)             Berbagai Bentuk Penyimpangan dalam Pelaksanaan Belanja Modal
Selain itu, ditemukan juga kasus penyimpangan pelaksanaan belanja modal di daerah pada tahun 2013. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat penemuan-penemuan penyimpangan anggaran belanja modal untuk fasilitas umum. BPK menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara mencapai Rp 726,4 miliar. Bentuk penyimpangan yang ditemukan salah satunya berupa korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliaran rupiah. Padahal, belanja modal fasilitas umum tersebut dialokasikan untuk membangun gedung sekolah, puskesmas, jembatan, rumah sakit, jalan, hingga irigasi yang membantu konektivitas dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Modus yang dilakukan yaitu pengadaan proyek fiktif, mark up, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, hingga spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak. Modus yang paling banyak terjadi adalah kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur, dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum ditagih atau disetor negara (Maulana, 2013).
Selain di daerah, ditemukan juga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan belanja modal di institusi Mahkamah Agung pada Tahun Anggaran 2016. Ditemukan pengadaan panel tegangan rendah yang ternyata belum direncanakan dan dianggarkan pada DIPA  awal. Selain itu, penentuan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri penambah daya listrik tidak sesuai dengan ketentuan, dan melebihi nilai sewajarnya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban (Heryanto, 2018).

Selain penyimpangan dalam pelaksanaan dan perencanaan belanja modal, banyak juga ditemukan kasus-kasus di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam hal kesalahan mengklasifikasikan belanja barang dan mana yang termasuk belanja modal. Contoh kasusnya adalah Dinas PUPR dan Dispora Pemerintah Kabupaten Garut. Pada Tahun Anggaran 2017, kedua satuan kerja tersebut telah melakukan kesalahan dalam melakukan penganggaran belanja barang dan modal. Hal ini tidak dapat dipandang sebagai masalah kecil, karena hal ini dapat menjadi celah penyalahgunaan anggaran daerah. Terlebih nilainya yang tidak sedikit. Selain itu juga dapat berujung pada masalah pencatatan aset-aset yang mempengaruhi laporan akuntansi pemerintah dan juga pelaporan aset Barang Milik Negara.
Pada Dinas PUPR, hasil pemeriksaan oleh BPK diketahui terdapat realisasi belanja barang dan jasa berupa pembangunan gedung art center senilai Rp 9.73 miliar, yang seharusnya menjadi aset. Sedangkan pada Dispora ditemukan kesalahan dalam mencatat pembangunan untuk lapangan basket SMAN 3 Cibatu sebesar Rp 89.717.000,00. Hal ini menyebabkan Laporan Keuangan tidak mencerminkan kondisi akun jenis belanja yang sebenarnya.
III)            Pencatatan Aset yang tidak Tertib
Menurut Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, banyak ditemukan belanja pemerintah pusat melalui penyertaan modal negara yang dilakukan di daerah dan pencatatannya tidak tertib. Banyak Kementrian dan Lembaga yang sudah diberikan banyak anggaran untuk membeli aset tetapi asetnya malah disia-siakan (Tempo, 2018).
Selain itu, menurut Sri Mulyani, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan masih kurang. Hal itu terlihat dari temuan daerah yang tidak menerima aset tetap padahal Kementerian dan Lembaga sudah mengadakannya. Jika antara Pemerintah Pusat dan Daerah saling sinkron dalam perencanaan pengadaan aset, pengelolaan aset ke depannya akan menjadi lebih efisien. Menurut Sri Mulyani, masih banyak aset yang belum ditentukan statusnya sehingga menjadi sia-sia.

Melihat banyak ditemukannya masalah-masalah dalam pelaksanaan belanja modal negara seperti yang telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya, mulai dari aspek perencanaan, hingga pertanggungjawaban, mencerminkan kondisi pengelolaan belanja modal belum sepenuhnya optimal, berkualitas, efektif, maupun efisien.
Menurut Andar Ristabet Hesda dari Sekretariat Ditjen DJKN, proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan belanja di pemerintah Indonesia masih terdapat kelemahan. Dan kelemahan itu terletak pada dua hal, yaitu ketidakpahaman penyelenggara dalam melaksanakan proses belanja dan adanya oknum penyelenggara yang secara sengaja melakukan penyelewengan. Dimana nantinya akan berujung pada penyimpangan dalam pelaksanaan belanja negara yaitu overspending, underspending, misspending, dan fraud pending.

Ketidakpahaman pelaksana belanja negara dalam melakukan proses belanja merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Menurut Melkers dan Willoughby (2001), sistem Penganggaran Berbasis Kinerja memiliki dampak negatif yaitu adanya peningkatan beban kerja yang berdampak pada penyelenggara negara khususnya pejabat keuangan negara. Oleh karena itu, OECD menyarankan agar dalam melakukan implementasi PBK, juga harus memperhatikan bagaimana mengelola dan meningkatkan sumber daya manusia dan juga tingkat dukungan pimpinan. Apabila prosedur pelaksanaan belanja tidak dipahami oleh penyelenggara, maka proses pelaksanaan belanja dapat tidak optimal yang berujung terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan belanja negara. Tentunya penyimpangan tersebut juga dapat berpeluang menimbulkan kerugian negara.

Menurut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira, Kepala Ekonom PT BCA David Sumual, Kepala Ekonom SIGC Eric Alexander Sugandi, dan peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES Indonesia) Rudi Wahyono, belanja pemerintah, khususnya belanja modal harus ditingkatkan kualitasnya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas belanja modal dan barang dapat menambah daya dorong pertumbuhan ekonomi di tengah daya beli masyarakat yang relatif stagnan dan realisasi investasi serta ekspor yang belum sesuai harapan.
Menurut mereka, belanja modal harus lebih dioptimalkan karena memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap sektor lainnya. Sejumlah solusi yang bisa dilakukan para penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah adalah melakukan perencanaan anggaran yang lebih tepat, melakukan tender lebih awal sehingga pelaksanaan proyek bisa dijalankan di awal tahun, serta meningkatkan realisasi proyek-proyek infrastruktur (Investor Daily, 2017).
Menurut Andar Ristabet Hesda, dari Sekretariat Ditjen DJKN, upaya untuk mengatasi beberapa kelemahan dalam pelaksanaan belanja negara yang berupa ketidakpahaman penyelenggara dalam melaksanakan proses belanja dan adanya oknum penyelenggara yang secara sengaja melakukan penyelewengan, harus dilakukan secara massive, terkait dengan upaya peningkatan kapasitas penyelenggara negara dalam bidang keuangan negara.
Beberapa langkah kecil yang dapat diterapkan adalah penajaman peran PIC anggaran, meningkatkan pemahaman penyelenggara negara terkait mekanisme bisnis dan pasar, penyusunan analisis kebutuhan yang komprehensif, dan mengevaluasi value for money.
Melihat banyaknya ditemukan kasus penyimpangan dalam pelaksanaan belanja modal seperti pengadaan proyek fiktif, Mark up, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak, kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur, dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum ditagih atau disetor negara, mengindikasikan bahwa terdapat moral hazard yang dilakukan oleh para pejabat yang melaksanakan belanja negara, maupun dari pihak rekanan.
Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk para pejabat perbendaharaan khususnya agar pelaksanaan belanja bisa lebih berkualitas, optimal, dan meminimalisir terjadinya kerugian negara. Terlebih mengingat pemerintah Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir ini menerapkan belanja ekspansif yang mengakibatkan anggaran defisit. Seharusnya peningkatan belanja ini juga diimbangi dengan pengelolaannya yang berkualitas, optimal, ekonomis, efektif dan efisien. Sehingga beban negara tidak semakin banyak jika belanja negara seratus persen dibelanjakan dan dikelola secara semestinya.
Selain itu, temuan penyimpangan dalam pengadaan aset seperti yang telah diutarakan pada pembahasan temuan masalah dalam pelaksanaan belanja modal berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak, kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur, kesalahan dalam mengklasifikasikan belanja barang dan modal, mencerminkan pejabat perbendaharaan yang mengelola tidak melaksanakan tugas dan wewenang seperti yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Setiap pejabat yang berkecimpung dalam mengelola keuangan negara telah diatur tugas dan wewenangnya, demi mencegah terjadinya penyelewengan. Hal itu secara lebih lanjut diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
Terlebih adalah peran PPK yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. PPK memiliki peran yang penting dalam melakukan pengadaan kontrak kerja. Sehingga PPK harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dalam pengadaan kontrak sering terjadi Mark-up, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, pemalsuan dokumen, dan kontrak/perjanjian bermasalah.

Peran Bendahara Pengeluaran sebagai garda terdepan untuk melakukan pembayaran ke pihak ketiga pun juga patut diperhatikan. Bendahara Pengeluaran memiliki peran yang sangat penting sebelum dilakukannya pembayaran yaitu melakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi:
a.    meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK,
b.    memeriksa kebenaran atas hak tagih meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,
c.    memeriksa kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam perjanjian/kontrak, dan
d.    memeriksa dan menguji ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA atau PPK apabila tidak memenuhi persyaratan. Apabila melakukan pembayaran yang mengakibatkan kerugian bagi negara karena perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan secara langsung merugikan keuangan negara maka menjadi tanggung jawab pribadi dan wajib mengganti kerugian tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pejabat yang mengakibatkan pengeluaran negara, demi mencegah terjadinya kerugian negara. Hal itu dapat dilakukan dengan  melakukan pelatihan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian dan Lembaga, hingga ke daerah-daerah terkait penajaman pemahaman prosedur pelaksanaan belanja negara dan juga pemahaman mengenai tugas dan wewenang para penyelenggara.


BAB III



Belanja modal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam jangka waktu yang panjang. Peningkatan belanja modal dalam APBN pun harus diimbangi dengan pengelolaannya yang berkualitas, optimal, ekonomis, efisien, dan efektif, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban guna mengurangi kerugian keuangan negara.
Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kasus-kasus penyimpangan dalam pelaksanaan belanja modal yang diakibatkan karena ketidakpahaman penyelenggara dalam melaksanakan proses belanja dan adanya oknum penyelenggara yang secara sengaja melakukan penyelewengan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pelaksana belanja negara masih harus ditingkatkan guna meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan dan pemahaman tugas dan wewenang para pelaksana belanja negara.


REFERENSI

1.  Chappelow, Jim (2019, 16 Mei). Gross Domestic Product. Dikutip 10 Juni 2019 dari Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp
2.  Chow, Gregory C. (1993). Capital Formation and Economic Growth in China. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, 809-842.
3.  Oyeleke, Olusola Joel (2016). Government Capital Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Any Lesson krom Disaggregated Functional Analysis?. European Journal of Business and Management, Vol. 8, No 21.

4.  Riley, Geoff (2019). Economic Growth-Capital Investment and Growth in China. Dikutip 10 Juni 2019 dari Tutor2u: https://www.tutor2u.net/economics/reference/economic-growth-capital-investment-and-growth-in-china
5.  Yuniar, Angga (2019, 6 Februari). Jokowi Jelaskan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Bagi Indonesia. Dikutip 11 Juni 2019 dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/news/read/3888196/jokowi-jelaskan-pentingnya-pembangunan-infrastruktur-bagi-indonesia
6.  Kusuma, Hendra (2018, 16 Agustus). Jokowi Kucurkan Rp 420 Triliun Belanja Infrastruktur 2019. Dikutip 11 Juni 2019 dari Detikfinance: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4169580/jokowi-kucurkan-rp-420-triliun-belanja-infrastruktur-2019
7.  Antara, Agregasi (2017, 13 Oktober). Dalami Korupsi Belanja Modal dan Mesin Pengadaan Meubelair Pemkot Batu, KPK Periksa Supir Pribadi Eddy Rumpoko. Dikutip 11 Juni 2019 dari Okezone: https://news.okezone.com/read/2017/10/12/337/1794361/dalami-korupsi-belanja-modal-dan-mesin-pengadaan-meubelair-pemkot-batu-kpk-periksa-supir-pribadi-eddy-rumpoko
8.  Maharani, Dian (2013, 23 Juni). Ini 5 Daerah Terindikasi Korupsi Belanja Modal Versi Fitra. Dikutip 11 juni 2019 dari Kompas: https://regional.kompas.com/read/2013/06/23/1445241/Ini.5.Daerah.Terindikasi.Korupsi.Belanja.Modal.Versi.Fitra
9.  Heryanto (2018, 26 September). Realisasi Belanja Modal di Mahkamah Agung Banyak Fiktifnya?. Dikutip 11 Juni 2019 dari Klikanggaran: https://klikanggaran.com/anggaran/realisasi-belanja-modal-di-mahkamah-agung-banyak-fiktifnya.html
10.         Alfatah, Bagus (2019, 12 Maret). Dinas PUPR dan Dispora Pemkab Garut Salah Anggarkan Belanja?. Dikutip 11 Juni 2019 dari Klikanggaran: https://klikanggaran.com/anggaran/dinas-pupr-dan-dispora-pemkab-garut-salah-anggarkan-belanja.html

11.         Akbar, Caesar (2018, 20 September). Sri Mulyani Ungkap Kelemahan Pengelolaan Uang Negara dan Daerah. Dikutip 12 Juni 2019 dari Tempo: https://bisnis.tempo.co/read/1128412/sri-mulyani-ungkap-kelemahan-pengelolaan-uang-negara-dan-daerah/full&view=ok
12.         Harefa, Thomas (2017, 30 Oktober). Tingkatkan Kualitas Belanja Pemerintah. Dikutip 12 Juni 2019 dari Investr Daily: https://investor.id/archive/tingkatkan-kualitas-belanja-pemerintah
13.         Hesda, Andar Ristabet (2017, 04 Mei). Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah. Dikutip 12 Juni 2019 dari DJKN: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html
14.         Lubis, Abu Samman (2018, 20 Desember). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sanksi Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran. Dikutip 12 Juni 2019 dari BPPK Kemenkeu: https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/25764-tanggung-jawab-pejabat-pembuat-komitmen-ppk-da
15.         Lubis, Abu Samman (2018, 04 Desember). Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran dalam Perspektif Hukum. Dikutip 12 Juni 2019 dari BPPK Kemenkeu: https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/25715-kedudukan-dan-tanggung-jawab-bendahara-pengeluaran-dalam-perspektif-hukum

Comments