TANTANGAN DAN MASALAH DALAM PENGELOLAAN BELANJA NEGARA



POSTINGAN INI HANYA SEBAGAI MEDIA UNTUK SHARING, BUKAN MENJADI SUMBER UTAMA TUGAS ANDA ;). BUDAYAKAN JANGAN BANGGA MENJADI SEORANG PLAGIATOR!






APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara  yang disetujui oleh DPR. APBN mengandung perkiraan jumlah pengeluaran dan perkiraan jumlah pendapatan untuk menutupi pengeluaran tersebut serta pembiayaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pemerintah (Mila Mumpuni, 2014). APBN disusun setiap tahun dengan dengan tujuan untuk  menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara (UU Nomor 17 Tahun 2003  Pasal 7 angka 2). Adapun tujuan nasional Negara Indonesia dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
APBN memiliki peranan yang sangat penting bagi jalannya pemerintahan Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa APBN memiliki enam fungsi, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi berarti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan berarti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Tentu APBN merupakan sebuah kunci yang menentukan arah kondisi perekonomian Indonesia dalam setiap periodenya, dan sebagai kunci untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Tentunya hal-hal tersebut bisa dicapai jika APBN dikelola secara optimal, efektif dan efisien.
Akan tetapi, apakah APBN saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan seperti dalam teori? Dalam kenyataannya APBN masih sering sekali menghadapi banyak tantangan-tantangan, dan masih ada masalah-masalah dalam pengelolaannya. Masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan APBN sebagai sarana pembangunan nasional dan jalannya pemerintahan Indonesia. Hal tersebut tentunya harus segera diperbaiki dan dicari solusi terbaiknya menyangkut APBN sendiri sebagai sesuatu sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.
Contoh dari permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan APBN adalah kurang efektifnya alokasi belanja negara dan alokasi anggaran belanja negara yang sering tidak tepat sasaran dan pengelolaannya yang kurang optimal.
Jika pengelolaan pendapatan dan belanja negara sudah optimal, sudah efektif, dan sudah efisien, pastinya hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika penerimaan pendapatan negara sudah optimal misalnya dari realisasi penerimaan pajak mendekati angka seratus persen dari ekspektasi, pengalokasian belanja negara sudah efisien dan tepat sasaran, angka defisit negara mendekati angka nol, bahkan surplus, tentu hal-hal tersebut menandakan bahwa APBN kita sudah baik dan akan memberikan dampak yang positif bagi Bangsa Indonesia. Dampak positif tersebut bisa memberikan perubahan yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur di setiap penjuru daerah meningkat, angka lapangan kerja meningkat, angka kemiskinan menurun, tingkat kesejahteraan meningkat, pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik, tentunya hal-hal tersebut akan membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik.


1.      Bagaimana sistem APBN yang digunakan Indonesia saat ini?
2.      Apakah kondisi pengelolaan anggaran belanja negara dalam APBN sudah optimal, efektif, dan efisien?
3.      Apa saja masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengalokasikan anggaran belanja negara?

Adapun tujuan dan manfaat dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:
1.      Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai APBN sebagai sarana perencanaan dalam jalannya pemerintahan Indonesia.
2.      Menambah wawasan tentang kondisi pengelolaan APBN beberapa tahun terakhir
3.      Menambah wawasan mengenai pentingnya pengelolaan APBN yang efektif dan efisien.





Sistem penganggaran di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak adanya reformasi pengelolaan keuangan negara. Reformasi dalam bidang keuangan negara tersebut ditandai dengan dikeluarkannya beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Reformasi pengelolaan keuangan tersebut membawa dampak ke perubahan sistem perencanaan dan penganggaran Indonesia. Dengan adanya reformasi pengelolaan keuangan negara tersebut, pengelolaan keuangan negara dikenal terdapat dua paradigma, yaitu paradigma lama dan paradigma baru (Mila Mumpuni, 2004). Dalam paradigma lama, penganggaran disusun secara line Item, fundamental distrust, kontrol komitmen, verifikasi dokumen pembayaran, dan kontrol akuntansi (Mila Mumpuni, 2014). Dalam paradigma lama, masih ditemukan banyak kekurangan, misalnya alat bukti pembayaran sudah cukup sebagai bukti pembayaran yang sah dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan kata lain, penganggaran sebelum reformasi keuangan negara hanya menekankan pada input dan output saja tanpa memperhatikan dampak lebih lanjut akibat dari penerimaan dan pengeluaran negara.
Setelah dilakukan reformasi keuangan negara, sistem penganggaran dilakukan dengan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)  sehingga penerimaan dan pengeluaran harus dapat diukur hasilnya agar dapat dievaluasi untuk kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, perubahan-perubahan yang sangat jelas dalam sistem penganggaran di Indonesia adalah dengan dikenalnya anggaran yang disusun secara terpadu (Unified Budget) dengan melalui Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). Selain dengan menggunakan tiga pendekatan tersebut, anggaran belanja negara juga diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu berdasarkan fungsi, organisasi, dan ekonomi atau jenis belanja.


Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan reformasi anggaran. Penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi belanja dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi atau untuk operasional (Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010).
Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut (Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010).  Pendekatan ini memiliki banyak sekali kelebihan, PBK akan melihat apakah anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan keluarannya (outputs) menghasilkan hasil yang memuaskan (outcomes) serta sudah efektif atau efisien jika dilihat berdasarkan alokasi anggaran yang telah dikeluarkan.
Pendekatan penganggaran berbasis kinerja memiliki tujuan sebagai berikut:
1)        Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) atas alokasi blanja yang ditetapkan.
2)        Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan/atau tugas dan fungsi K/L.
KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. KPJM merupakan suatu pendekatan penyusunan anggaran negara yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu menengah secara komprehensif. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1)      penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah;
2)      penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
3)      rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope);
4)      pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing K/L (line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah;
5)      penjabaran pengeluaran jangka menengah (line ministries ceilings) masing-masing K/L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.
Belanja negara merupakan salah satu instrumen yang berperan sangat penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Melalui belanja negara, pemerintah dapat melakukan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh pelosok negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, melalui belanja negara, pemerintah membiayai berbagai program, kegiatan, dan fungsi pemerintahan yang mendukung jalannya pemerintahan di Indonesia.
Menurut Mila Mumpuni, dalam buku Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara (2014), dijelaskan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat setidaknya memiliki dua peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional. Yang pertama, besaran dan komposisi belanja pemerintah pusat  memiliki dampak yang signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional, serta dapat mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi dalam perekonomian. Kedua, belanja negara berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan ketiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Sehingga, alokasi anggaran dan kebijakan belanja negara yang berkualitas dapat mendukung pemerintahan dalam upaya mencapai tujuan nasional yang disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kebijakan dan alokasi anggaran yang berkualitas dapat mendorong persepsi positif dari keputusan bisnis, yang berarti dapat berdampak positif terhadap perekonomian secara umum (Mila Mumpuni, 2014).
Seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Hingga saat ini, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara terus disempurnakan agar dapat mencapai tujuan nasional negara Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak ditemukan kebijakan belanja negara yang dirasa kurang efektif dan efisien. Jika hal ini dibiarkan tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi Indonesia sendiri. Jika pemerintah banyak mengeluarkan uang untuk melakukan belanja negara, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari pengeluaran uang tersebut tidak memberikan hasil atau perubahan yang optimal, tentunya hal itu hanya malah akan membuang-buang uang negara saja. Tentu hal tersebut harus dicegah. Pemerintah harus terus memutar otak bagaimana cara untuk mengatasi berbagai kekurangan, tantangan, dan masalah dalam kebijakan belanja negara.

Berikut adalah beberapa masalah dan tantangan dalam alokasi anggaran untuk belanja negara:
Salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah Indonesia dalam pengalokasian belanja negara adalah dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa terdapat ketentuan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Angka tersebut tentu terbilang cukup besar. Di tahun 2018 ini, pemerintah mengeluarkan dana hingga Rp 441,1 triliun untuk anggaran pendidikan (kemenkeu.go.id). Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 416 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa Bidik Misi, pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas, dan untuk tunjangan profesi guru. Akan tetapi, walaupun  pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar 20% dari APBN, masih banyak ditemukan berbagai kasus kalau dana tersebut masih belum dikelola secara optimal. Anggaran yang terus naik tidak berdampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
a.      Masih Banyak Sekolah Rusak
Contoh masalah dari penggunaan anggaran belanja untuk pendidikan adalah masih banyak ditemukan sekolah yang memiliki kondisi tidak layak untuk menimba ilmu di penjuru Indonesia. Di tahun 2017, tercatat terdapat 153.000 ruang kelas yang mengalami kerusakan di seluruh wilayah Indonesia (Tempo.com). Dan lebih menyedihkan lagi, bukannya tiap tahun angka kerusakan sekolah rusak menurun tetapi malah meningkat 10 persen tiap tahunnya (Tempo.com). Padahal, alokasi anggaran untuk belanja pendidikan cenderung meningkat tiap tahun.
              Jika dilihat berdasarkan data, anggaran pendidikan tahun 2009 adalah sebesar Rp 224 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan di tahun 2017 dan 2018 hampir meningkat dua kali lipat. Masalahnya adalah hingga saat ini, jumlah sekolah rusak maupun kurang layak juga masih besar. Hal ini menunjukkan sebuah fakta bahwa besar dan serapan anggaran sama sekali tidak menjamin peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Mengeluarkan dana yang besar untuk pendidikan tetapi tidak menunjukkan hasil yang memuaskan cukup menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan Indonesia masih kurang optimal. Yang terpenting adalah anggaran besar tetapi efektivitas penggunaan anggaran terebut menuju tujuan dan arah pendidikan nasional kita. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengatakan bahwa jumlah dana sebenarnya bukan perkara utama dalam menumbuhkan kualitas pendidikan di suatu negara, melainkan cara menghabiskan dana tersebut. Sehingga membawa dampak ke pendidikan Indonesia yang semakin baik, dan tidak membuang-buang anggaran dengan sia-sia.                                                     
b.              Kualitas Pendidikan Indonesia Kalah dengan Vietnam
              Selain itu, jika dibandingkan dengan Vietnam, kualitas pendidikan di Indonesia masih kalah jauh. Di tahun 2017, pendidikan di Indonesia menduduki peringkat ke-68 di antara negara-negara di dunia. Dan Vietnam, negara di kawasan Asia Tenggara yang sama dengan Indonesia, menduduki peringkat ke-8. Padahal, jumlah anggaran pendidikan yang dikeluarkan Indonesia dan Vietnam sama, yaitu sebesar 20 persen dari APBN (cnnindonesia.com).
c.       Kualitas Pengajar Indonesia yang Masih Rendah
              Masalah lain terkait dengan pengelolaan anggaran pendidikan adalah mengenai kualitas para pengajar atau pendidik di Indonesia. Kebanyakan para pendidik di Indonesia ingin segera mendapatkan sertifikasi karena nantinya akan mendapatkan jumlah gaji yang lebih besar dibandingkan belum mendapatkan sertifikasi. Padahal, kualitas guru di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Menurut data tahun 2017, dari sekitar 3,9 juta guru di Indonesia, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik, dan 52% belum memiliki sertifikat profesi. (Detik.com). Padahal kualitas guru menjadi kunci yang penting bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
              Menurut Detik.com, uji kompetensi dasar (UKG) yang telah dijalankan selama ini, masih banyak guru yang nilainya di bawah standar nasional yang ditentukan. Walaupun hasil UKG rendah, tunjangan profesi guru tetap diterima. Seharusnya, terdapat kebijakan dimana pemberian tunjangan guru dengan melihat kualitas guru tersebut. Jika guru yang berkualitas rendah tetap diberikan tunjangan yang sama dengan guru yang memiliki kualitas tinggi, hal itu akan membuat guru yang berkualitas rendah tidak akan memperbaiki kualitas dirinya.
              Saat ini, banyak ditemukan guru yang kegiatannya bertolak belakang dengan pengembangan profesionalitas. Seperti semakin banyak guru yang jauh dari buku-buku aktual, hilangnya kebiasaan diskusi, menulis, dan melakukan riset atau penelitian ilmiah (beritasatu.com).
              Untuk meningkatkan masalah kualitas guru, pemerintah bisa mencontoh negara Malaysia. Negara Malaysia sangat bersemangat untuk meningkatkan kualitas para guru dengan mengirim mereka ke berbagai negara untuk belajar. Para guru Indonesia yang kompeten, seharusnya diberi kesempatan untuk belajar di negara maju agar memiliki wawasan dan kompetensi kelas dunia. Guru seharusnya jangan hanya diberi insentif berupa uang, tetapi juga diberi kesempatan untuk kuliah di negara maju dan pusat peradaban dunia. Sehingga kualitas para guru di Indonesia tidak kalah saing dengan negara-negara maju lainnya, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional Indonesia ke arah yang lebih baik.
d.      Anggaran Pendidikan yang Bias Sasaran
              Masalah lain terkait dengan pengelolaan dana pendidikan adalah terjadinya bias sasaran. Anggaran pendidikan memang ditetapkan sebesar 20% setiap tahun, akan tetapi kenyataannya anggaran pendidikan tersebut banyak yang dimasukkan dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU). Padahal, jika lebih dikelola lebih baik, maka dana tersebut bias digunakan untuk memperbaiki sekolah yang rusak.
Dari tahun ke tahun, anggaran yang di transfer ke daerah semakin meningkat. Di tahun 2000, anggaran untuk transfer ke daerah hanya sebesar Rp 81 triliun, lalu di tahun 2017 meningkat menjadi Rp 766 triliun. Alokasi belanja daerah di APBD pun juga meningkat. Di tahun 2000 hanya sebesar Rp 94 triliun, lalu di tahun 2017 menjadi Rp 1097 triliun (detik.com). Akan tetapi, peningkatan alokasi anggaran tersebut masih belum diiringi dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.
Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, setidaknya terdapat empat indikator yang menunjukkan pengelolaan anggaran daerah belum efektif dan efisien.
Indikator pertama yang membuat pengelolaan anggaran belanja di daerah belum maksimal adalah belanja pegawai yang jauh lebih besar dari porsi belanja modal yaitu sebesar 30% dibanding 20%. Indikator kedua adalah realisasi belanja modal lambat. Indikator ketiga adalah penyerapan anggaran belanja daerah yang belum optimal. Kemudian yang terakhir, simpanan pemerintah daerah di bank semakin tahun semakin meningkat.
Selain itu, masih ditemukan kesenjangan dalam pelayanan publik antar daerah. Misalnya pada akses air bersih di Balikpapan sudah mencapai 98%, sedangkan di Papua baru 4% (detik.com). Contoh lainnya yaitu pada layanan kesehatan, Di Aceh, telah terdapat 15 berbanding seratus ribu tenaga kesehatan. Sedangkan di Kupang baru 1,4 per seratus ribu yang dilayani tenaga kesehatan.

Contoh masalah lain dalam pengelolaan belanja daerah adalah, sudah terdapat 361 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dari 542 daerah. Di antaranya terdapat 18 gubernur, dan 343 bupati atau wali kota. Parahnya, korupsi tersebut kebanyakan terjadi ketika pelaksanaan dari pengadaan kontruksi bangunan. Tentunya hal ini menjadi ironi. Anggaran belanja daerah yang seharusnya digunakan untuk melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing, sehingga memudahkan masyarakat, malah dikorupsi dengan pemimpinnya.
Masih terdapat banyak kekurangan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah, yaitu setiap daerah terlalu banyak program. Menurut Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, tercatat bahwa di tahun 2017 pemerintah daerah di seluruh Indonesia memiliki program lebih dari 19.500 program. Sehingga tiap daerah memiliki 150 hingga 600 program. Tentu jika tiap daerah terlalu banyak program dapat mengakibatkan penyaluran anggaran di daerah menjadi tidak focus pada prioritas daerah. Hingga tahun 2017, telah terdapat 7.950 temuan atas system pengendalian intern dengan 12 ribu permasalahan yang berdampak pada kerugian negara sebesar Rp 2.155 triliun. Kerugian itu terjadi karena banyaknya program dari satu pemerintah daerah (metrotvnews.com).
Selain itu, menurut Boediarso, sering ditemukan kasus terjadinya duplikasi anggaran, dimana masih banyak kementrian dan lembaga yang mendanai program yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ternyata, setelah dilakukan reformasi APBN yang salah satu tujuannya untuk menghilangkan duplikasi anggaran, hingga saat ini juga masih ditemukan kasus duplikasi anggaran. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran kita masih belum efektif dan efisien.
     




Meski sistem pengelolaan anggaran dan belanja negara Indonesia telah dilakukan reformasi demi untuk menyempurnakan sistem sebelumnya yang masih banyak memiliki kekurangan, hingga saat ini pengelolaan APBN negara Indonesia tetap saja masih memiliki kekurangan-kekurangan. Pengelolaannya pun masih dirasa belum optimal, efektif, dan efisien walaupun sudah dilakukan reformasi APBN. Hal itu bisa dilihat dari pengelolaan belanja negara dalam bidang pendidikan, dan pengelolaan belanja daerah yang masih belum efektif. Padahal, belanja negara merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat perlu dibutuhkan pengelolaan belanja negara yang optimal, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal itu dibutuhkan untuk meminimalisir hilangnya uang negara yang sia-sia jika uang yang dikeluarkan untuk belanja negara tidak mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan.




Mumpuni, M. (2014). Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Tangerang Selatan: PKN STAN.
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf (Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/104~PMK.02~2010PerLampI.pdf   (Peraturan menteri keuangan nomor 104/pmk.02/2010 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementrian negara/ lembaga tahun anggaran 2011)
https://beritagar.id/artikel/editorial/belanjakan-anggaran-pendidikan-secara-efektif (Beritagar, Belanjakan Anggaran Pendidikan Secara Efektif)
http://m.mediaindonesia.com/read/detail/133353-penganggaran-masih-menjadi-masalah (Media Indonesia, Penganggaran Masih Menjadi Masalah)
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/17/075330626/anggaran-pendidikan-rp-441-triliun-jangan-ada-lagi-cerita-kelas-bocor (Kompas, Anggaran Pendidikan Rp 441 Triliun, Jangan Ada Lagi Cerita Kelas Bocor)
https://www.bernas.id/52724-kemenkeu-belanja-pemerintah-daerah-tidak-efektif.html (Bernas, Kemenkeu: Belanja Pemerintah Daerah Tidak Efektif)
http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/ob3AxO5K-anggaran-daerah-belum-digunakan-secara-efektif-dan-efisien (Metrotvnews, Anggaran Daerah Belum Digunakan Secara Efektif dan Efisien)


Comments