Foto : Penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2022 kepada ketua DPRD Tulungagung.

TULUNGAGUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung, Sabtu (25/3/2023) sore.

Dalam sambutannya Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo menyampaikan, bahwa Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) pada tahun 2021 sebesar 73,15 dan tahun 2022 menjadi sebesar 74,06 atau meningkat sebesar 0,91 dan masuk pada kategori tinggi.

IPM Kabupaten Tulungagung di atas IPM Nasional sebesar 72,91. Hal ini ditunjang kinerja bidang pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat serta menunjukkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia.

"Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 3,53 persen dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,22 persen, atau naik sebesar 1,69 persen," kata Bupati.

Angka PDRB atas dasar harga berlaku ( ADHB) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan yaitu dari 40,166,67 Trilyun Rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar 44,133,48 Trilyun Rupiah pada tahun 2022, atau naik sebesar 3.966,81 Trilyun Rupiah.

Sementara itu, dalam struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2022, sektor industri pengolahan memberi kontribusi paling besar mencapai 23,44 persen . Sedangkan kontribusi kedua adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesa 20, 72 persen dan terbesar ketiga adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,62 persen .

"Jika ketiga sektor ini didorong peningkatan produktifitasnya, maka akan menggerakkan ekonomi dan memberikan dampak ikutan ( multiplier effect) yang cukup besar," ungkap Bupati Maryoto Birowo.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo juga menjelaskan, tingkat kemiskinan, dari sebesar 7,51 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,71 persen pada tahun 2022 atau turum sebesar Rp 0,8 persen .

Kata dia, Angka kemiskinan ini berada di bawah angka kemiskiman Nasional yaitu 9, 57 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49 persen.

Sejalan dengan penurunan kemiskinan Makro, angka kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,94 persen , pada tahun 2022 BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulungagung adalah 0 persen.

Dikatakan Bupati, Persentasi desa atau kelurahan yang mendapatkan layanan infrastuktur dasar dan lingkungan berkualitas, menamgkup akses jalan, air minum sanitasi, perumahan dan persampahan.

Selanjutnya pada tahun 2021 prosentasenya sebesar 52,40 persen dan meningkat menjadi 55, 35 persen di tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022 sebanyak 150 desa atau kelurahan di Kabupaten Tulungagung telah mendapatkan layanan infrastuktur dasar dan lingkungan berkualitas.

"Hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2022 adalah sebesar 68,74 yang masuk kriteria di nilai baik," sebutnya.

Adapun Visi pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2018 - 2023 adalah, "Terwujutnya Masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri , berdaya saing, dan berakhlak mulia".

Dimana Visi tersebut di jabarkan dalam Misi yang lebih spesifik dan mengarah pada urusan secara nyata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi ke 1. Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing.

Misi ke 2. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah 

Misi ke 3. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman,rasa aman , serta ketertiban masyarakat.

Misi ke 4. Membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

Misi ke 5. Mewujudkan pemerintah yang akuntabel , profesional, dan trnsparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Setelah penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2022, Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo menyerahkan dokumen LKPJ Bupati kepada Ketua DPRD Tulungagung Marsono untuk selanjutnya dibahas.(Indh).