Suaramuda.com - Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Arif Effendi, menegaskan bahwa salah satu peluang usaha yang dapat digeluti oleh Koperasi Merah Putih (KMP) adalah membuka usaha sebagai pangkalan LPG bersubsidi 3 kilogram. Namun demikian, ia menekankan bahwa usaha tersebut tetap harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau agen LPG sudah ditentukan jumlahnya dan tidak bisa ditambah, maka peluang yang masih memungkinkan untuk koperasi seperti KMP adalah menjadi pangkalan. Semua pihak bisa mengajukan pangkalan, asalkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS,” kata Arif saat ditemui usai acara launching koperasi, Selasa (15/7/2025).
Arif juga menilai, keberanian Koperasi Merah Putih untuk bergerak dalam sektor ekonomi rakyat sangat potensial. Dengan telah melewati berbagai proses legal formal, koperasi ini memungkinkan secara aturan untuk membentuk unit usaha pangkalan LPG.
Namun, ia mengingatkan bahwa karena LPG 3 kg merupakan barang subsidi dari pemerintah pusat, maka kuota yang tersedia bersifat tetap dan terbatas. “Jika Koperasi Merah Putih menjadi pangkalan, artinya harus mengambil porsi dari kuota yang sudah ada. Jadi bukan menambah kuota, melainkan membagi dengan pangkalan-pangkalan yang sudah eksis,” jelasnya.
Terkait komunikasi dengan pihak agen, Arif mengaku bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan resmi dengan para agen LPG. Namun secara prinsip, agen bersikap terbuka terhadap kerja sama, selama jalurnya tetap melalui mekanisme yang benar.
“Agen itu welcome-welcome saja. Tapi tetap, pendistribusian LPG harus melalui jaringan yang sah, yaitu dari agen ke pangkalan. Tidak bisa koperasi berdiri sendiri sebagai pengecer,” tegas Arif.
Ia juga mengungkapkan bahwa kementerian terkait sedang merumuskan regulasi pembatasan jumlah pangkalan aktif dari total yang ada saat ini, yakni sekitar 271 pangkalan di Tulungagung. Koordinasi dengan Pertamina Kediri dan organisasi Iswana Migas akan segera dilakukan untuk membahas kuota dan sistem distribusi LPG di wilayah Tulungagung.
“Kalau tidak diatur dengan baik, nanti di lapangan bisa menimbulkan konflik. Barangnya terbatas, tapi yang mengusahakan banyak. Ini perlu dikawal agar tetap adil dan tertib,” pungkas Arif. (Ind)