Suaramuda.com – Menjelang puncak peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung, Aliansi Mahasiswa Tulungagung Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Selasa (17/11/2026) sore. Mengusung tema “Kado Istimewa Hari Jadi Kabupaten Tulungagung”, aksi tersebut menyuarakan sejumlah persoalan daerah, mulai dari ketimpangan pembangunan, transparansi anggaran, pengelolaan lingkungan hingga pengawasan birokrasi pemerintahan.
Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari unsur DEMA UIN SATU Tulungagung, DEMA Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Ketua DEMA UIN SATU Tulungagung, Roqi Wildana Al Jauhar, turut menyampaikan pernyataan sikap aliansi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti belum meratanya pembangunan dan fasilitas publik di sejumlah wilayah. Mereka mendesak pemerintah daerah memastikan pemerataan akses jalan, pendidikan, kesehatan, sanitasi, serta pelayanan publik agar dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga di kawasan pinggiran.
Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi tuntutan utama. Mahasiswa mendesak pemerintah membuka informasi penggunaan anggaran secara transparan, mulai dari tahap perencanaan, perubahan dan pergeseran anggaran, pengadaan barang dan jasa hingga realisasi APBD. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengakses informasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Di bidang lingkungan, mahasiswa meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan limbah dan dugaan pencemaran Sungai Ngrowo. Evaluasi tersebut meliputi pemeriksaan kualitas air, penelusuran sumber pencemaran, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum.
Fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Tulungagung juga menjadi perhatian dalam pernyataan sikap tersebut. Mahasiswa mendesak penguatan pengawasan melalui audit berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan, bukan hanya sebatas pemeriksaan administrasi. Mereka juga meminta setiap temuan penyimpangan ditindaklanjuti secara tegas dan tanpa tebang pilih.
Pada sektor pendidikan, aliansi menuntut penyediaan akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian terhadap kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu agar memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.
Sementara di bidang ekonomi kerakyatan, mahasiswa meminta revitalisasi pasar tradisional yang dinilai belum berfungsi optimal. Perbaikan sarana dan prasarana, pembenahan tata kelola, kebersihan, serta pemberdayaan pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Persoalan perizinan usaha turut masuk dalam tuntutan mahasiswa. Mereka meminta penegakan aturan perizinan dilakukan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah diminta memberikan pendampingan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun UMKM yang terdampak kebijakan penertiban.
Melalui pernyataan sikap tersebut, Aliansi Mahasiswa Tulungagung Bersatu menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah proyek yang dikerjakan. Pemerataan manfaat pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan daerah.
Momentum Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung, menurut mahasiswa, juga harus menjadi ruang evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kepentingan masyarakat. (Ind)