NASIONAL - Komisi III DPR RI melaksakan kunjungan kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021- 2022 ke Provinsi Riau.
Untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja di daerah dan mencatat hal-hal penting yang menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI dalam hal penegakan hukum.
Pada sesi pendalaman Komisi III DPR-RI, Sarifuddin Sudding dari Fraksi F-PAN membahas masalah perlintasan WNA yang cukup tinggi dan WNA yang menyalahgunakan izin tinggal.
Lalu masalah pengguna narkoba di Lapas/Rutan yang cukup tinggi. Hinca Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrat menyinggung Provinsi Riau yang menjadi wilayah masuknya narkotika.
“Bagaimana cara mengatasi pintu masuk agar tidak tercemar kasus peredaran narkotika?”, tanya Hinca.
Sedangkan Benny K. Harman, dari Fraksi Partai Demokrat juga berharap Kanwil Kemenkumham Riau melengkapi data warga binaan dengan usia.
Sebab banyak mahasiswa yang merupakan korban, sementara generasi muda merupakan harapan bangsa dalam membangun bangsa dan negara ke depannya nanti.
Supriansa dari Fraksi Partai Golkar menyebut over kapasitas pada Lapas dan Rutan lebih banyak disebabkan karena peredaran narkoba jaringan luar negeri.
Sebab itu perlunya peran aktif Imigrasi dalam mengawasi orang asing yang masuk ke Wilayah Riau perlunya optimalisasi penggunaan alat komunikasi di dalam Lapas dan Rutan.
Dilanjutkan Ichsan Soelistio, dari F Partai PDI Perjuangan yang menanyakan aksi dari kebijakan pengawasan orang asing yang dicanangkan oleh Ditjen Imigrasi.
Sedangkan Ary Egahni Ben Bahat dari Fraksi Partai Nasdem menyoroti secara khusus kasus Dekan Fisipol Unri yang melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya.
Menjawab pertanyaan dan tanggapan Komisi III DPR-RI tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Mhd. Jahari Sitepu menyampaikan bahwa saat ini WNA yang masuk ke Indonesia.
Kebanyakan masuk melalui laut sebagai perlintasan. Imigrasi bersama TNI dan Kepolisian selalu siap menegakkan aturan yang berlaku.
Terbukti sudah banyak WNA yang dideportasi karena melanggar aturan Keimigrasian.
“Kemenmkumham bersama mitra lainnya juga telah memaksimalkan kerjasama dengan Tim PORA. Namun, untuk mengawasi di tengah laut, kapal patrol masih menggunakan pinjaman dari angkatan laut, anggaran kapal untuk tahun 2023 telah diusulkan,” jelas Jahari.
Menjawab masalah peredaran narkoba di lapas dan rutan, Jahari menyebut pihaknya telah menjalin sinergitas dengan Polda Riau, BNN Provinsi Riau, dan BIN Daerah Riau guna mengungkap jaringannya.
“Kami juga telah membangun Blok Pengendali Narkoba (BPN) pada Lapas Pekanbaru, Lapas Tembilahan, Lapas Bangkinang, dan Lapas Bengkalis," kata Jahari.
"BPN adalah miniatur Lapas High Risk Nusa Kambangan dan dikhususkan bagi napi yang masih berani mengendalikan narkoba dari balik jeruji besi,” tegas Jahari. 6 Pegawai yang terlibat narkoba juga sudah dipecat, dan dimutasi 15 pegawai karena indisplinier lainnya.
Perang narkoba yang kami canangkan ternyata mendapat perlawanan dari sindikat.
“Rumah dan mobil dinas Kadiv Pemasyarakatan dimolotov, dan mobil dinas Kepala Pengamanan Lapas Pekanbaru dibakar. Namun kami tidak gentar sedikitpun, maju terus apapun yang terjadi. Alhamdulillah pelaku terror sudah diungkap Polda Riau,” ujar Kakanwil.
Beliau berharap, Komisi III DPR RI dapat menyampaikan kebutuhan alat penghilang sinyal dan penyadap HP, agar tidak lagi terjadi peredaran gelap HP di dalam lapas dan rutan.
Sosok yang kritis pun akhirnya tiba memberikan pendapat. Arteria Dahlan dari Fraksi Partai PDI Perjuangan menyinggung masalah overcrowded di lapas dan rutan Riau. Namun, menurutnya telah diatasi dengan baik.
“Saya tahu Kakanwil Kumham Riau ini orang yang pemberani. Tidak ada beban. Kalau dia mau hajar, pasti dia hajar beneran. Mudah-mudahan ini membawa angin segar dalam penegakan aturan di lingkungan Kemenkumham Riau,” sebut Arteria mengapresiasi.
Kami juga apresiasi realisasi dan penggunaan anggaran, bukan karena kami dari PDI-P, tapi kami selalu senantiasa mendukung kebutuhan anggaran.
Dalam optimalisasi seluruh kinerja kementerian/lembaga. Imigrasi yang diperbatasan seperti Dumai, Bengkalis dan Selatpanjang harus kerja keras menjaga pintu gerbang negara dari penyelundup, terkhusus narkoba.
“Masalah overcrowded WBP di Riau sudah mencapai 300 persen lebih. Saya salut dengan petugas lapas dan rutan. Mungkin perbandingannya 1 petugas banding 60 atau 100 orang WBP. Orang yang dihadapi juga orang-orang yang bermasalah. Luar biasa petugas lapas, semoga tetap aman dan kondusif selalu,” tutup Arteria. (**)