KAMPAR - Beredarnya isu desa Balung akan pindah ke Sumatera Barat mendapat sokongan dari berbagai elemen, diantaranya dukungan pertama kali muncul dari organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan XIII Koto Kampar, hal itu disampaikan oleh ketua PAC Defrizal, SH saat di jambangi wartawan di Pengadilan Negeri Bangkinang Jalan Letnan Boyak, Rabu (5/7) siang tadi.
Defrizal mengatakan sudah sewajarnya desa Balung ingin pindah admistrasi ke Sumbar karena itu menunjukkan suatu sifat kekesalan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kampar yang selama ini desa Balung tidak pernah mendapat sentuhan dari pemerintah setempat, sementara Balung masih tercatat bagian dari Kecamatan XIII koto Kampar.
"Wajarlah mereka minta pindah ke provinsi sebelah, karena sudah puluhan tahun desa Balung tidak pernah mendapatkan pembangunan infrastruktur, bahkean setiap tahun politik masyarakat desa Balung selalu mendapat janji janji politik saja," kata lelaki yang menyandang profesi pengacara itu.
Menurutnya, pada tahun 2017 ada salah seorang calon kepala daerah juga sudah menyebar kan janjinya untuk membangun jembatan permanen dan menghitamkan jalan Balung jika terpilih. Namun setelah terpilih janji hanya tinggal janji kondisi jalan menuju desa Balung semakin hancur.
"Apapun program yang dilakukan oleh masyarakat balung saya siap mendukung demi kesejahteraan masyarakat setempat, bukan kah mereka juga berhak untuk mendapatkan APBD Kampar, mereka saya rasa juga membayar PBB bahkan juga membayar pajak kendaraannya, lalu dimana letak kendalanya sehingga tidak ada satupun pembangunan jalan yang masuk ke desa Balung itu," jelasnya.
Tidak hanya itu Defrizal juga menegaskan jika hari ini masyarakat desa Belum membuat gerakan Balung melawan maka dirinya adalah orang yang pertama menjadi maju untuk berjuang.
"Saya siap menjadi komando mereka, saya selaku putra daerah XIII Koto Kampar sangat prihatin melihat kondisi akses jalan ke Balung, jalannya perbukitan dan licin saat musim hujan, kenapa pemerintah hanya tutup mata saja melihat kondisi desa pinggiran seperti itu, ribuan masyarakat yang tinggal di desa itu belum mendapatkan kemerdekaan infrastruktur, mari masyarakat balung bangkin melawan penindasan," tandasnya.(Redaksi)