Suaramuda.com - Komisi II DPRD Kabupaten Kampar mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Kampar, Dinas Kesehatan, RSUD Bangkinang, Kepala BPJS. RDP dilaksanakan di ruang Banggar DPRD Kampar, Senin (23/10).
Rapat ini bertujuan DPRD ingin mendapatkan data pasti berapa data dan angka warga yang ditanggung dalam program Universal Healt Coverage (UHC). Sehingga dengan data yang pasti lagi akurat, DPRD bisa mengetahui berapa sebenarnya uang APBD Kampar yang harus dikeluarkan.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Habiburrahman, didampingi Sekretaris Komisi II H. Mohd Kasru Syam, Ropi Siregar, H. Januar Rambo.
Habiburrahman menegaskan, kesehatan di Kampar menjadi tugas dan fungsi komisi II. Pertemuan ini diperlukan untuk menyamakan persepsi sehingga diketahui angka pasti berapa jumlah masyarakat yang ditanggung Pemda Kampar dalam program UHC ini.
H. Januar Rambo, meluapkan kekecewaannya soal data warga yang tercover UHC yang masih simpang siur. Ia kecewa kepada Disdukcapil dan Dinas Sosial karena tidak hadir dalam rapat ini.
Dengan nada tinggi Januar marah. ia mempertanyakan mengapa Disdukcapil dan Dinas Sosial tidak hadir. Ia sampai mengatakan apakah sekretariat DPRD telah melayangkan surat untuk mengundang Disdukcapil dan Dinas Sosial untuk hadir di RDP ini?
"Disdukcapil dan Dinas Sosial berperan penting, karena data yang akurat itu memiliki KTP aktif, bagaimana Disdukcapil mengeluarkan KTP, apalagi di tahun politik," kata Januar.
"Saya memang harus memanggil Disdukcapil ini, supaya data sinkron dengan dinas kesehatan, rumah sakit umum sehingga masyarakat itu tidak terbentur ketika ingin berobat," ucapnya.
Tak hanya itu Fraksi Partai Amanat Nasional itu juga meminta dinas kesehatan, dapat memastikan kualitas obat yang paling bagus bisa diperoleh warga. "Perjuangkan mutu obat yg paling bagus. Tingkatkan bagaimana pelayanan yang bagus," pinta dia.(HAP)