Suaramuda.com - Pj Bupati Kampar Hambali didampingi Pj Sekda Kampar Drs Yusri, Forkopinda Kampar, serta Dinas terkait mengikuti rapat Koordinasi dan pembahasan langkah kongret pengendalian inflasi daerah tahun 2024 dan percepatan pembentukan peraturan daerah tentang penyandang Disabikitas secara Virtual lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin, (5/2/24).
Hambali mengatakan, bahwa walaupun kampar terkait inflasi masih bertitik pedoman kepada Kota Pekanbar, namun dalam catatan Kemendagri saat ini, inflasi kabupaten kampar masih berkisar lebih kurang 0,56% diatas rata-rata infalsi nasional yang hanya 0,04% tahun 2024.
Hambali menyebutkan bahwa Kampar mesti mengacu dan berpedoman kepada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabiiitas (PD) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau.
“Dan dalam penyusunan RAN PD dan RAD-PD tersebut harus selaras dengan RKPD, ROJMD, RPJPD, kemudian baru melakukan Musrenbang eklusif dari level Desa sampai Kabupaten yang didukung forum tematik disabikitas, sinergitas lintas pemerintah dengan lintas non-pemerintah," Lanjut Hambali.
Kata Hambali, Yang terpenting dalam rakor infalasi hari ini adakah, terkakit PERDA penyandang Disabilitas dan saya minta agar ini segera ditindak lanjut karena ini sudah menjadi aturan dari kementrian dalam negeri.
Terkait hal tersebut Irjen Kemendagri Tamsi Tohir, dalam arahannya menyebut bahwa Kementerian Dalam Negeri saat ini telah mengeluarkan surat edaran mengenai percepatan pembentukan PERDA di seluruh Provinsi, Kabupaten Kota di Indonesia.
Hal ini karena Infalsi nasional untuk bulan kebulan januari 2024 terhadap desember 2023 adalah 0,04%, dimana inflasi tahun ketahun sebesar 2,57% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,04%.
Oleh karena inflasi saat ini masih banyak Kabupaten/kota yang diatas rata-rata nasional. Untuk itu, Tamsi Tohir mengharapkan kepada kepala daerah yang masih di bawah rata-rata nasioanal, agar kedepan lebih aktif berkoodinasi terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi.
Sementara itu ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI Dante Rigmalia, dalam paparannya menyampaikan bahwa, dalam pengendalian infalasi KND memiliki tugas pemantauan, evakuasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang Disabilitas.
“Saat ini penyandang disabilitas diusia lima tahun keatas sebanyak 17,64% tidak/belum bersekolah, hanya 4,31% yang masih sekolah dan 78,05% tidak sekolah dan mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD Sederajat kebawah (70,85%), sedangkan penduduk non disabilitas berpendidikan SMP/sederajat ke atas (63,64%)," ucap Dante.
Selanjutnya, rata-rata lama sekolah penyafang disabikitas hanya 5,32 tahun atau serara jelas 5 SD/sederajat, sedangkan non-disabikitas mrncapai 9,18 tahun atau setarabkelas 9 SMap/sederajat. papar Dante
Turut hadir Plt Kepala Badan Pusat Statistik Nasional Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Bapenas diwakili Euharso Monoarofa, dan diikuti secara Virtual oleh Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia.