Suaramuda.com - DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Senin (23/6/2025). Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua Fraksi Mulyono Susanto memberikan sejumlah apresiasi sekaligus catatan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Fraksi PKB mengapresiasi capaian Pemkab Tulungagung yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Ini adalah bukti nyata dari komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik," ujar Mulyono.
Selain itu, capaian penyerapan anggaran yang tembus di atas 90 persen juga mendapatkan pujian. "Angka ini mencerminkan kerja keras mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program yang telah direncanakan," tambahnya.
PKB juga menyoroti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang menunjukkan tren positif serta keberhasilan sejumlah program prioritas pembangunan. Di balik berbagai capaian tersebut, Fraksi PKB memberikan sejumlah rekomendasi strategis.
Mulyono mengatakan, WTP adalah penilaian administratif, bukan jaminan kesejahteraan masyarakat. "Bahaya laten adalah birokrasi merasa sudah bekerja baik hanya karena laporan keuangan wajar, sementara persoalan riil seperti kemiskinan, pengangguran, dan kualitas layanan publik masih jauh dari optimal," jelasnya.
Maka dari itu, Fraksi PKB mendorong Pemkab menggeser fokus dari sekadar kepatuhan prosedural menuju outcome yang dirasakan masyarakat.
Meski penyerapan anggaran tinggi, PKB mencatat adanya ketimpangan kinerja antar-OPD. "Ada OPD yang belum optimal, menjadi kontributor utama sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Selain itu, penyerapan di akhir tahun rawan kejar tayang, yang bisa menurunkan kualitas manfaat program bagi masyarakat," tegas Mulyono.
PKB meminta Bupati mengevaluasi OPD yang berkinerja rendah dan memperkuat pengawasan berbasis outcome.
Perlunya Optimalisasi PAD dan Aset Daerah
Ketergantungan Tulungagung terhadap dana transfer pusat dinilai masih tinggi. Fraksi PKB menekankan pentingnya optimalisasi PAD secara kreatif dan profesional, termasuk pengelolaan aset daerah sebagai sumber daya ekonomi.
Sementara di bidang infrastruktur, ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pinggiran menjadi sorotan. "Jalan usaha tani, jembatan desa, dan penerangan jalan umum di pinggiran masih kurang mendapat perhatian," ucap Mulyono.
Masalah lain meliputi pengurangan ruang terbuka hijau yang meningkatkan potensi banjir, serta lemahnya pemeliharaan PJU akibat minimnya penggunaan teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi infrastruktur.
Fraksi PKB juga menyoroti pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu di wilayah pinggiran yang dinilai belum optimal. "Ketersediaan SDM, sarana, obat-obatan, serta jam layanan masih banyak dikeluhkan warga," ujar Mulyono.
Kritik serupa juga diarahkan ke pelayanan RSUD dr. Iskak, khususnya di IGD. "Lama waktu tunggu dokter, respons petugas saat lonjakan pasien, serta komunikasi yang kurang ramah masih menjadi keluhan masyarakat," imbuhnya.
Fraksi PKB berharap pendekatan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit bisa lebih humanis, ramah budaya ketimuran, sehingga mampu membangun kepercayaan publik.
Ajakan Perbaikan Regulasi dan Tata Kelola
Menutup pendapat akhir, Fraksi PKB mengajak seluruh jajaran eksekutif untuk melakukan perbaikan regulasi dan bergerak keluar dari zona nyaman administrasi. "Kami ingin tata kelola yang bukan hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkas Mulyono. (Ind).