Sosialisasi IKPA dan Penyusunan SAKIP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.

Suaramuda.com - Kepala Subbagian Tata Usaha, Armansyah Novendra, bersama Analis Perencana dan Kerjasama, Wan Muhammad Fadli, menghadiri Sosialisasi IKPA dan Penyusunan SAKIP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau pada Selasa (02/12/2025).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Sari Leti, didampingi Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Umi Kalsum. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola anggaran sekaligus memastikan penyusunan laporan kinerja yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

Turut hadir para Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan se-Provinsi Riau, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran dan implementasi program di satuan kerja masing-masing. Kehadiran mereka menjadi wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di seluruh jajaran BPN Riau.

Sesi materi menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang memberikan pemaparan mendalam terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penjelasan mencakup strategi optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, hingga metode evaluasi IKPA pada tingkat nasional. Pemahaman ini diharapkan mampu mendorong satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Riau mencapai nilai kinerja anggaran yang lebih optimal dan memenuhi target nasional.

Selain itu, Auditor Ahli Madya dari Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN turut memberikan materi secara daring mengenai penguatan penyusunan SAKIP Tahun 2025. Fokus pembahasan meliputi penyelarasan indikator kinerja, integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan yang berorientasi pada outcome.

Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta sehingga penyusunan SAKIP dan pelaksanaan anggaran di setiap satuan kerja dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.