Dalam laporannya, Pansus DPRD menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sepanjang 2025. Evaluasi tersebut mencakup optimalisasi serapan anggaran, peningkatan kualitas layanan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).
Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan masukan dari DPRD menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Ia menyebut evaluasi tersebut akan dijadikan bahan perbaikan strategis agar program pembangunan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Evaluasi ini menjadi dorongan bagi OPD dan BUMD untuk meningkatkan kinerja secara transparan dan terukur,” ujarnya.
Menurut dia, tidak ada ruang bagi kinerja yang stagnan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Kampar, kata dia, berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD.
Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, Penjabat Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, serta jajaran staf ahli, asisten, kepala OPD, dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kampar.
Rapat yang dipimpin pimpinan DPRD tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal arah pembangunan daerah. Ahmad Yuzar berharap kemitraan yang harmonis dapat terus terjaga agar kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat. (ADV)