Suaramuda.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Ma’had Az-Zahra yang diasuh oleh Abdul Somad di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah dan tokoh agama, sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung legalitas aset lembaga pendidikan keagamaan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra beserta jajaran, Wakapolda Riau Hengki Haryadi, serta Dirreskrimum Polda Riau Hasyim Risahondua.
Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/BPN menyerahkan Sertipikat Elektronik hasil alih media dari bentuk analog ke digital. Sertipikat dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tercatat atas nama Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana.
Nusron Wahid menegaskan bahwa penyerahan sertipikat ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan dakwah. Ia menyebut legalitas aset, khususnya tanah pesantren, sangat penting untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pendidikan.
“Pemerintah melalui ATR/BPN terus mendorong percepatan sertifikasi tanah, termasuk bagi lembaga keagamaan, agar terhindar dari potensi sengketa di masa mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Somad menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pesantren yang dipimpinnya. Ia menilai kepastian hukum atas tanah akan memberikan ketenangan dalam menjalankan aktivitas pendidikan dan dakwah.
“Sertipikat ini sangat berarti bagi kami untuk menjaga keberlangsungan lembaga,” katanya.
Selain penyerahan sertipikat, kegiatan juga diisi dengan dialog antara Menteri ATR/BPN dan Ustadz Abdul Somad. Dalam dialog tersebut, Menteri turut meminta doa agar Kementerian ATR/BPN dapat terus menjalankan tugas dengan baik dalam melayani masyarakat.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh agama. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.