Suaramuda.com — Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara daring dari Ruang Media Center, Bangkinang Kota, Senin, 20 April 2026.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir itu juga diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Asisten II Bidang Pembangunan dan SDM Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yuli Usman, Badan Pusat Statistik Kampar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Pengendalian inflasi menjadi agenda utama dalam rapat tersebut. Pemerintah pusat secara rutin memantau perkembangan inflasi nasional dan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Misharti mengatakan Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen mendukung kebijakan nasional melalui penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari distribusi pangan, pengawasan pasar, hingga pemberdayaan petani lokal.
“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi agar harga tetap stabil,” ujarnya.
Selain itu, rapat juga membahas evaluasi Program 3 Juta Rumah yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam forum tersebut, Misharti memaparkan perkembangan pelaksanaan program di Kampar, termasuk tantangan penyediaan lahan, keterjangkauan harga, dan dukungan pembiayaan.
Menurut dia, program tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat Kampar seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pemerintah daerah, kata dia, siap bersinergi dengan kementerian, pengembang, dan perbankan untuk mempercepat realisasi program.
Agenda lain dalam rapat itu adalah sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah pusat menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Misharti menilai sertifikasi halal penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kampar, terutama di sektor kuliner dan olahan pangan. “Dengan sertifikasi halal, produk lokal akan lebih mudah bersaing di pasar nasional maupun internasional,” katanya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kampar siap mendukung kebijakan nasional, baik dalam pengendalian inflasi, percepatan program perumahan, maupun penerapan standar halal. Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV)