Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Baznas Kabupaten Kampar, Purwadi, S.P., M.M., beserta seluruh anggota Baznas.
Dalam arahannya, Misharti menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Ia menyebut ZIS merupakan instrumen syariat Islam yang memiliki peran penting dalam distribusi harta, penyucian jiwa, dan mewujudkan keadilan sosial.
“Zakat, infak, dan sedekah adalah energi sosial yang bila dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan besar dalam membangun kesejahteraan umat. Laporan tahunan ini menjadi bukti komitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab,” ujar Misharti.
Ia menjelaskan, zakat merupakan kewajiban dalam rukun Islam dengan ketentuan nisab dan haul bagi delapan golongan penerima (asnaf). Sementara itu, infak dan sedekah bersifat sukarela, tidak terbatas waktu dan jumlah, serta mencakup bantuan materi maupun nonmateri.
Dalam kesempatan tersebut, Baznas Kabupaten Kampar menyerahkan laporan resmi pengelolaan ZIS tahun 2025 kepada Wakil Bupati. Laporan itu memuat rincian penerimaan serta penyaluran dana kepada mustahik di berbagai sektor.
Transparansi pengelolaan menjadi sorotan, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Selain penyerahan laporan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan pengurus Baznas, serta membahas strategi peningkatan kesadaran berzakat dan inovasi program penyaluran agar lebih tepat sasaran.
Misharti menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan zakat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen sangat diperlukan agar zakat benar-benar menjadi solusi bagi persoalan kemiskinan di Kampar,” ujarnya.
Ia berharap laporan tahunan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di masa mendatang, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih sadar dan konsisten menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
“Alhamdulillah, penghimpunan ZIS tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin baik,” kata Misharti.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang religius, sejahtera, dan berkeadilan. (ADV)