Iklan

Iklan

,

Iklan

Polemik Harga TBS, DPD Apkasindo Kampar Minta Pemerintah Mencabut Larangan Ekspor CPO

Redaksi
18 Mei 2022, 09:40 WIB Last Updated 2022-05-18T02:40:13Z

Polemik Harga TBS, DPD Apkasindo Kampar Minta Pemerintah Mencabut Larangan Ekspor CPO

KAMPAR - Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Kampar Helkis angkat bicara Terkait Polemik Harga TBS saat ini.

"Saya Sangat prihatin akibat dampak dari larangan ekspor CPO yang di sampaikan oleh presiden, sehingga harga di PKS mengambil kebijakan harga sepihak dan tidak menerapkan harga penetapan Disbun Riau," Ujar Helkis,  Senin  16 Mei 2022.

Dampak nya harga di petani plasma ataupun swadaya anjlok turun bebas. dengan kisaran harga sekitar  800 - 1.200 per kilo. Akibatnya pendapatan petani berkurang sehingga terasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup petani baik kebutuhan biaya anak sekolah ataupun biaya lainnya.

"Harapan kami, petani sawit indonesia agar Pemerintah melalui Presiden agar  Segera mengambil tindakan mencabut larangan ekspor CPO Tersebut," ujar Helkis

agar pemerintah mencabut izin-izin nya bagi PKS yang membeli TBS petani di bawah harga penetapan Disbun Riau, dan bertindak tegas pada PKS yg membeli TBS petani dengan harga sepihak.

Agar Pemerintah merevisi atau meninjau Kembali Permentan 01 Tahun 2018. Karna di sana jelas yang terlindungi atau terpasilitasi adalah petani plasma sedangkan petani swadaya tidak. Sehingga perlu peninjauan ulang agar seluruh petani sawit indonesia merasakan perlindungan dan pasilitas dari pemerintah sehingga menimbulkan kesetaraan antara petani swadaya dan plasma. 

"hendaknya pemerintah kabupaten kampar harus membuatkan PKS untuk petani di kampar ini agar penetapan harga yang di keluarkan oleh pemerintah bisa dirasakan oleh petani sawit di kampar khususnya," Tegas Helkis.

"Pemerintah kabupaten kampar  hendaknya  bisa membuatkan PKS Minyak Goreng Karna wilayah kabupaten Kampar merupakan petani sawit terluas di Provinsi riau, sehingga bahan baku untuk pembuatan minyak goreng sangat lah tercukupi," tambah Wasekjen Ganda. (**)

Iklan