TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Crown Victoria Hotel Kabupaten Tulungagung, Senin 13 Maret 2203.
Musrenbang bertujuan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo dalam pembukaan acara Musrenbang Tahun 2024 mengatakan konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Realita yang dihadapi saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 73,15 dan tahun 2022 menjadi sebesar 74,06 yang masuk pada kategori tinggi," ujarnya.
Dijelaskan bupati, Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 0,700 dan tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 0,730. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,53 persen dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 5,22 persen mendekati angka pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi pandemi.
"Angka kemiskinan Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren penurunan, dimana tahun 2021 sebesar 7,51 persen pada tahun 2022 turun menjadi 6,71 persen," ucapnya.
Sejalan dengan penurunan kemiskinan makro, angka kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,94 persen, pada tahun 2022 BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulungagung adalah 0 persen.
Selain itu, Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Infrastruktur Dasar Berkualitas terus meningkat, dimana pada tahun 2021 sebesar 52,40 persen, dan tahun 2022 meningkat menjadi 55,35 persen atau sebanyak 150 desa/kelurahan telah mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas.
Disebutkan, dari 6 indikator makro tersebut,"saya menghimbau kepada semua Kepala Perangkat Daerah sebagai pengampu tercapainya prioritas pembangunan, untuk dapat benar-benar memprioritaskan capaian indikator-indikator tersebut dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, yang merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026", ungkap Bupati Maryoto.
Disebutkan Maryoto, Pemerintah telah menetapkan lima prioritas menuju Indonesia maju yakni Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Penyederhanaan, Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.
Seperti di sampaikan oleh Bapak Presiden, agar pemerintah daerah melakukan pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ektrem sampai target 0 persen pada 2024, penurunan stunting, membuka peluang investasi, memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, mendesain kabupaten dengan baik untuk memaksimalkan potensi daerah, menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024 guna menjamin kebebasan beragama.
Sejalan dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga telah mengintegrasikan dalam tujuh prioritas utama pembangunan daerah, yakni pembangunan sumberdaya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, peningkatan pembangunan sosial masyarakat, peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dalam bidang pembangunan SDM, dalam rangka meningkatkan peran, akses dan partisipasi perempuan, anak dan disabilitas dalam penyusunan RKPD, Pemerintah telah melaksanakan musyawarah tematik yaitu Rembuk Stunting dan Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (MUSPADI) secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten.
Disamping itu, pada tahun 2023 ini akan terus melanjutkan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pemberian insentif pendidik PAUD; dan sharing BOSDA Madin.
Sementara pada bidang Kesehatan, Pemerintah juga memprioritaskan pada pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta mendorong Gerakan Terpadu Berantas Stunting.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memprioritaskan pada upaya pengembangan destinasi wisata, peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan koperasi dan UMKM, optimalis penerimaan PAD, peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peningkatan produksi peternakan, optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya, dan pengembangan industri kecil dan menengah.
"Mudah mudahan kegiatan ini benar-benar menghasilkan program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat Tulungagung yang lebih sejahtera,"harap Bupati Maryoto.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala BAPPEDAKabupaten Tulungagung Erwin Novianto Menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Menjadi prioritas pembangunan provinsi, berupa program dan kegiatan kabupaten yang diselaraskan dengan program provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.
Hasil yang Diharapkan adalah terjaminnya keterpaduan program kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang berasal dari prakarsa dan swadaya masyarakat. Meningkatnya daya guna dan hasil guna dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis pembangunan yang sifatnya mendesak, dan Tercapainya kesepakatan daftar program dan kegiatan pembangunan setiap Perangkat Daerah.
Untuk diketahui, bahwa usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang desa sebanyak 790 usulan, dan setelah melalui beberapa tahapan verifikasi, terdapat sebanyak 577 usulan yang memenuhi persyaratan.
Telah dilaksanakan sidang kelompok sebelum Musrenbang pada hari ini, yang dibagi menjadi 3 kelompok pembidangan, yaitu, sidang Kelompok Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dilaksanakan pada hari Selasa (7/3/2023) Sidang Kelompok Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dilaksanakan pada hari Rabu (8/3/2023).
Kegiatan sidang Kelompok Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) akan dilaksanakan pada hari Kamis (9/3/2023), ikut terlibat semua stakeholder yakni tokoh masyarakat, LSM, Dunia Usaha, swasta, akademisi dan organisasi masyarakat.
Kata dia, tujuan digelarnya diskusi kelompok adalah untuk membahas usulan program/kegiatan tahun 2024 , serta menajamkan penentuan prioritas yang dihasilkan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah. Selanjutnya usulan-usulan itu disusun menjadi daftar kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tulungagung.
Pelaksanaan Musrenbang kali ini dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri mengintegrasikan ini perencanaan dan penganggaran.
Acara Musrenbang dihadiri langsung Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo, Unsur Pimpinan Daerah Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Tulungagung, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Instansi dan Camat se-Kabupaten Tulungagung Perwakilan Tokoh masyarakat, LSM, Civitas Akademika, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Perwakilan Perempuan dan Anak. (Ind)