TULUNGAGUNG - Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) menjadi organisasi yang siap membantu, mengimbangi, mengoreksi serta meluruskan atas kebijakan roda pemerintah dalam hal kedaulatan Negara Republik Indonesia ( NKRI).
Sebelum dilaksanakan pengukuhan dari DPC FPPI, di Lotus Garden Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, seluruh anggota FPPI diharapkan mampu mewujudkan menjadi organisasi yang solid dan valid di seluruh tanah air, Minggu ( 16/4/2023).
Kepala Divisi Hankam DPP FPPI Kolonel (Purn) Rochmad Suhadi mengatakan, terbentuknya FPPI di Indonesia khusunya Tulungagung sebagai salah satu pilar penting pemerintah secara umum membela rakyat, berdirinya di tengah tengah rakyat, dan menjadi amanat penderitaan rakyat.
Kata Rochmad Suhadi, sejauh ini saya melihat rakyat banyak menderita. di sisi lain kami tidak menjadi oposisi dari pada pemerintah, tapi bersinergi. Namun, ketika ada kebijakan pemerintah yang diperuntukkan untuk rakyat kita dukung. Karena di dalam pemerintahan ada strategi dan rambu politik dan itu ada yang merugikan rakyat. Itu yang kita koreksi.
Dia menyebutkan, peran ormas di masyarakat dalam mensukseskan pemilu 2024, Forum purnawirawan Pejuang Indonesia atau FPPI harus siap mendukung, meski tidak harus mendukung salah satu Capres, yang utama adalah rakyat agar dapat menjaga kondusifitas.
Maka demikian, di tahun politik yang terasa kian memanas jangan mau diadu domba, sebab Mafia oligarti sudah menyengkeram Indonesia dan ingin menciptakan kekacauan.
"Mereka akan mendatangkan agen agen yang membuat Indonesia kacau dengan alasan mengamankan aset aset yang diinvestasikan di Indonesia, dengan mudah militer masuk, justru itu yang harus kita cegah,"tandasnya.
Pembentukan FPPI di Jawa Timur yang sudah tersebar di beberapa Kabupaten sudah mulai tumbuh kembang.
Seperti hari ini, Kabupaten Tulungagung menjadi tuan rumah kegiatan acara pengukuhan DPC FPPI Kabupaten Kediri, DPC FPPI Kabupaten Blitar dan DPC FPPI Kabupaten Trenggalek.
Perlu digaris bawahi bahwa FPPI juga mempunyai program penting yang harus di dampingi, memprioritaskan pengaduan masyarakat yang menjadi korban mafia tanah, mafia hukum dan mafia perbankan.
"Saya berpesan kepada masyarakat yang pernah jadi korban mafia hingga hektaran tanah, langsung adukan kepada kami dan akan kami lanjutkan lagi kasus tersebut," kata Kadiv Hankam DPP FPPI. (Indh)