BANGKINANG - Forum Kota atau Forkot Kabupaten Kampar mengatakan, Pj. Sekda Azwan tidak pantas mendapat tunjangan selangit yang disebut mencapai hampir seratus juta sebulan lantaran kinerjanya dinilai mengecewakan.
Ditambah lagi, jelas Forkot saat ini kondisi masyarakat Kampar banyak yang miskin ekstrem atau susah makan. Tak sepantasnya dengan kondisi rakyat yang lagi susah seperti saat ini pejabat malah "mandi" uang APBD.
"Forkot menilai Azwan tak pantas diberi tunjangan jabatan selangit bila melihat kinerjanya mengecewakan," ucap Andri Kurniawan, Ketua Forkot Kabupaten Kampar, pada wartawan, Jumat (19/5/2023).
Sala satu alasan mengapa Azwan tak pantas diberi tunjangan selangit kata Forkot disebabkan ia tak mampu menjadi "tameng" bagi bupati. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa ditangani oleh dia sehingga tak mesti sampai ke bupati.
"Tunjangan itu dilihat pantas atau tidak bisa dilihat dari kinerjanya. Kinerjanya saja bagi kita mengecewakan. Kalau hal remeh temeh mesti juga diselesaikan oleh bupati, lalu apa fungsi seorang sekda," imbuh Andri.
Lalu kata dia, pejabat publik itu cara melihat kinerjanya, gampang saja. Lihat saja pola komunikasinya, bagaimana dia mengelola komunikasi dengan semua elemen masyarakat.
"Lihat saja bagaimana dia mengelola pola komunikasinya dengan seluruh elemen masyarakat. Bukan memilih milih orang, sebab dia milik seluruh rakyat bukan milik orang tertentu," ungkapnya.
Andri juga menjelaskan, rencana Forkot dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut Pj Bupati untuk tidak mempertahankan posisi Azwan sebagai Pj Sekda bukan untuk menggertak, tapi ini bagian dari garis perjuangan Forkot yang kritis pada kinerja pejabat terlebih pejabat itu kinerjanya mengecewakan.
"Rencana aksi unjuk rasa untuk menuntut Pj Bupati mencopot Azwan bukan untuk menggertak, ini bagian dari sikap kritis kita pada pejabat yang kita anggap kinerjanya mengecewakan, dan forkot ini bukan organisasi penakut yang gentar digertak-gertak," beber dia.
Wartawan kemudian berupaya menelusuri soal besaran tunjangan jabatan Azwan ke BPKAD. Namun pihak di BPKAD tak satupun yang bersedia membocorkan informasi berapa besaran tunjangan Azwan selaku Pj Sekda. Kami mendapat informasi dari sumber lain yang menyebutkan tunjangan jabatan Azwan mencapai lebih dari 50 juta sebulan.
Kami lalu meminta konfirmasi ke Azwan mengenai besaran tunjangan jabatannya tersebut.
Soal berapa besaran nominal tunjangannya selaku Sekda, Azwan tak mau menjawab secara spesifik. Ia hanya mengatakan, tunjangan jabatan yang ia terima sama dengan nilai yang diterima oleh Sekda Yusri selama 5 tahun sebelumnya.
Adapun mengenai membangun komunikasi, Azwan mengaku telah berupaya sebaik mungkin. Bahkan ia mengaku selalu merespon telepon atau pesan dari nomor yang dikenal maupun nomor yang tidak ia kenal.(NAZ)