Suaramuda.com - Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo melaunching kepesertaan jaminan sosial (Jamsos) ketenagakerjaan bagi 27.500 pekerja rentan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung, Selasa (12/9/2023).
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo menyampaikan, Pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memperluas cakupan peserta melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah, dilindungi dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Terkait isu kemiskinan, sesuai Instruksi Presiden tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satu strategi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, mengatakan, Kabupaten Tulungagung adalah daerah paling banyak yang mengikutsertakan masyarakatnya untuk menjadi peserta Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
Adapun peserta Jamsos tenaga kerja diantaranya, Perangkat desa sebanyak 2.745 orang, RT/RW sebanyak 7.010 orang, Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1.776 orang. Pegawai Non ASN sebanyak 7.700 orang, dan pekerja rentan atau pekerja bukan penerima upah sebanyak 27.500 orang.
"Jadi total semua yang terlindungi Jamsostek sebanyak 46.731 orang, dan anggaran yang dibutuhkan untuk semua itu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) setiap tahunnya," ucapnya.
Bupati Maryoto juga menerangkan, Sosial Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, dalam mengatasi risiko sosial ekonomi, apabila pekerja mengalami musibah seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, berhenti bekerja dan usia pensiun.
Pada acara launching Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dilakukan penyerahan simbolis kartu peserta BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan dan Penyerahan simbolis kepada ahli waris penerima JKN.
Di akhir acara, Bupati Tulungagung di dampingi Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan bantuan kepada Kepala Desa Desmigratif yaitu Kepala Desa Tunggangri, Kepala Desa Betak, dan Kepala Desa Pagersari. (Indh).