Foto : Repol Minta Bawaslu Kampar Tingkatkan Pengawasan Terhadap Politik Uang.
Suaramuda.com - Calon Bupati Kampar Repol SAg MIP semakin yakin dan percaya bisa mendulang suara terbanyak pada pemilihan kepala daerah kabupaten Kampar periode 2024-2029.
Hal itu disampaikan tegas pasangan Rahmat Jevary Juniardo didepan ratusan para pendukungnya pada rapat Badan Pemenangan Repol-Ardo (BP-REDO) tingkat kecamatan dan desa di sekretariat DPD Golkar Kampar, Sabtu (21/09/2024).
"Melihat basis suara, investasi politik yang sudah dilakukan selama 20 tahun menjabat anggota DPRD Kampar serta hasil 5 survei terakhir, insya Allah kita pasangan Repol-Ardo bisa menjadi pemenang. Informasi terakhir, angka yang kita dapatkan sudah 36 persen," sebut Repol.
Namun Repol menegaskan, hasil dan ikhtiar akan gagal terwujud apabila Bawaslu Kampar gagal mengawasi dan menindak tegas peluang terjadinya money politik atau politik uang pada pilkada Kampar.
"Kita harap peran Bawaslu Kampar untuk bisa benar-benar mengawasi money politik yang berpotensi terjadi di pilkada Kampar. Kalau ada money politik, tindak tegas saja. Baik yang memberikan dan menerima money politik terancam kurungan penjara," tegasnya.
Jika diridhoi Allah SWT dan masyarakat Kampar menjadi bupati Kampar, Repol berkomitmen memberikan pelayan terbaik kepada seluruh masyarakat Kampar.
"Saya dan Pak Ardo berkomitmen untuk menjadi pelayan masyarakat Kampar, siapapun itu akan kami layani dengan baik. Karena sejatinya bupati adalah jabatan yang diamanahkan masyarakat. Maka dari itu, sudah tugas dan kewajiban kami memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kampar," bebernya.
Ditegaskan Repol lagi, motivasi ia maju pada pilkada Kampar merupakan niat hati tulus untuk membangun Kampar menjadi daerah yang maju dan juara di segala hal.
"Jika memang saya mencari kenyamanan, maka takkan saya maju Pilkada Kampar. Posisi nyaman sudah saya raih di DPRD Provinsi Riau, namun saya tak bisa berbuat banyak jika menjadi anggota DPRD. DPRD itu tugasnya hanya mengawasi pemerintahan bidangnya legislatif, sedangkan bupati memiliki wewenang yang luas karena tugasnya dalam mengeksekusi bidangnya eksekutif. Untuk merubah Kampar menjadi juara, saya harus menjadi bupati," lugas ketua DPD Golkar Kampar ini.
"Bidang pendidikan hampir 10 tahun, Pemkab Kampar tak mengalokasikan dana beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. Banyak jalan rusak, khusus kota Bangkinang, ketika musim hujan maka terjadi banjir. Banyak persoalan di Kampar yang harus dibenahi," tambahnya lagi.(***)