Suaramuda.com - Kunjungan kerja (kunker) sekaligus reses Anggota Komisi IV DPR RI bersama pejabat Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN) Republik Indonesia di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kamis, (19/6/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Reses Masa Sidang III Tahun 2025 Komisi IV DPR RI. Rombongan disambut langsung oleh Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, H. Azwan, didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Zulfahmi, beserta sejumlah pejabat terkait.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengatakan bahwa kami melihat langsung kondisi perikanan di Riau khususnya Sentra Perikanan di Kabuaten Kampar, "ini merupakan salah satu potensi yang sangat bagus selain hasil utama perikanan juga menghasilkan beberapa hasil turunan," sebutnya.
"Kami bersama komisi IV melihat langsung kondisi perikanan ini sehingga kedepan apa yang menjadi Kebutuhan maupun solusi dapat kita lihat dari kunjungan in," ujar Ahmad Yohan.
Asisten III Setda Kampar, H. Azwan, menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menyampaikan sejumlah persoalan strategis di sektor perikanan, khususnya yang dihadapi oleh petani ikan patin.
“Masalah utama yang dihadapi para petani kita masih berkutat pada isu klasik, yakni harga jual ikan patin di tingkat petani yang cenderung stagnan, sementara harga pakan ikan terus mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan margin keuntungan petani semakin kecil,” ungkap Azwan, yang juga pernah menjabat sebagai Plt dan Plh Sekda Kampar.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Kampar mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar dapat merumuskan skema subsidi pakan ikan, guna menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing petani.
“Selain subsidi pakan, kami juga mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, termasuk akses jalan menuju sentra-sentra perikanan agar distribusi hasil produksi menjadi lebih efisien,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pemkab Kampar berharap pemerintah pusat turut mendorong kebijakan peningkatan harga jual ikan di tingkat petani serta memperkuat hilirisasi produk perikanan.
“Salah satu solusi strategis lainnya adalah mendorong kemitraan antara kelompok tani dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengingat ikan merupakan komoditas penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tutup Azwan.