Suaramuda.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung digelar di Ruang Graha Wicaksana, Selasa (18/11/2025) membahas tiga agenda penting, yakni pengumuman Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, persetujuan bersama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas sejumlah Ranperda daerah.
Dalam agenda tersebut, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Asrori menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2026. Golkar menyatakan dukungan terhadap hasil kerja Pansus dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta menyetujui penetapan APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah.
Asrori menegaskan bahwa Fraksi Golkar mengapresiasi kerja mendalam seluruh pihak dalam proses pembahasan APBD 2026. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Asrori.
Berdasarkan laporan akhir, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,99 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp3,21 triliun. APBD 2026 mencatat defisit sebesar Rp218,7 miliar, yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama.
Dalam catatannya, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pembangunan dan pembinaan infrastruktur sejak awal tahun anggaran. Langkah ini dinilai penting agar seluruh program prioritas dapat berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu poin yang mendapat penekanan khusus adalah isu Pasar Bandung yang disebut telah menjadi perhatian publik selama beberapa tahun.
Asrori menyampaikan bahwa keberadaan pasar tersebut berada di lingkungan strategis yang dekat dengan masjid, madrasah, dan sumber mata air, sehingga memerlukan penataan yang serius.
“Mohon kiranya Pasar Bandung mendapat perhatian khusus. Isu ini sudah berlangsung lama, dan masyarakat sangat berharap ada penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menyampaikan kembali catatan dari fraksi lain yang dianggap penting untuk diperhatikan pemerintah daerah.
Pengembangan Pariwisata JLS
Menindaklanjuti catatan Fraksi Demokrat Bersatu, Golkar menilai perlu adanya prioritas pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata di Jalur Lintas Selatan (JLS), seperti Pantai Sine, Lumbung, Pancer, dan wilayah sekitarnya.
Ketelitian Penyusunan RKA OPD
Menanggapi catatan Fraksi NasDem, OPD diminta lebih detail dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) agar pelaksanaan program dapat diselesaikan secara optimal.
Golkar juga menegaskan pentingnya meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta memastikan belanja daerah dilakukan dengan efisien dan berorientasi pelayanan publik.
Di akhir pandangan akhirnya, Fraksi Golkar berharap seluruh catatan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan APBD 2026. “Semoga pemikiran dan harapan yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dalam pengambilan kebijakan demi kemajuan Kabupaten Tulungagung,” ujar Asrori seraya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan.
Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan pengesahan APBD 2026 dan pembentukan Pansus DPRD untuk melanjutkan pembahasan beberapa Ranperda lainnya. (Ind).