Suaramuda.com — Realisasi investasi di Kabupaten Tulungagung pada triwulan I tahun 2026 mencapai Rp101.031.803.894. Angka tersebut didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp99,7 miliar, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp1,32 miliar.
Kepala DPMPTSP Tulungagung, Dra. Imroatul Mufidah, M.Si., menyebut sektor industri dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar dalam capaian investasi awal tahun ini. “Kontribusi paling dominan berasal dari sektor industri dan perdagangan,” ujarnya , Senin (20/4/2026).
Meski capaian investasi tergolong positif, proses perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Salah satu persoalan utama adalah integrasi data tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ke dalam sistem OSS.
Selain itu, beberapa menu dalam OSS, khususnya perubahan data usaha, belum aktif pasca implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Kondisi ini membuat pelaku usaha kesulitan melakukan pembaruan data.
“Ditambah lagi, sistem OSS yang masih dalam tahap penyesuaian sering mengalami maintenance, sehingga terjadi gangguan seperti data tidak sinkron dengan kementerian, KBLI tidak muncul, hingga gagal integrasi dengan Amdalnet, Dukcapil, DJP, dan Kemenkumham,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPMPTSP mengambil sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis terkait kesesuaian tata ruang, konsultasi intensif dengan BKPM, serta melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha.
Di sisi lain, upaya penyederhanaan birokrasi terus dilakukan melalui digitalisasi layanan perizinan. Salah satu inovasi yang dijalankan adalah Mobil OSS Keliling (MOSS Keling), yang bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat.“Inovasi ini untuk memangkas hambatan jarak dan waktu, sehingga pelaku usaha lebih mudah mendapatkan legalitas usahanya,”kata Imroatul.
Memasuki kuartal kedua 2026, DPMPTSP juga menyiapkan strategi untuk menarik investor baru melalui sejumlah program inovatif. Di antaranya GITAR INDAH (Gerbang Investasi Terpadu Perizinan dan Potensi Daerah), PINTA DISAPA (Pelayanan Inklusif Tulungagung untuk Disabilitas Peduli dan Aman), KLIR-PM (Klinik Investasi Responsif), serta SINTA PINTAR (Sistem Informasi Terpadu Perizinan dan Non Perizinan).
Sementara itu, terkait evaluasi layanan publik, DPMPTSP memastikan setiap aduan masyarakat telah ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi bersama tim teknis perizinan dan penerbitan surat edaran sebagai solusi penyelesaian.
Untuk mempermudah akses informasi, masyarakat juga dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui layanan WhatsApp yang terhubung dengan media sosial Mal Pelayanan Publik (MPP) Tulungagung.“Rata-rata ada lebih dari 15 pertanyaan yang masuk setiap hari dan dijawab petugas selama jam kerja,” pungkasnya. (Ind)