Suaramuda.com – Aliansi Mahasiswa Tulungagung menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (24/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 13 tuntutan yang mencakup persoalan daerah hingga isu nasional, mulai dari layanan kelistrikan, transparansi anggaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Tuntutan terkait pelayanan listrik menjadi salah satu isu yang paling banyak disuarakan. Mahasiswa menilai pemadaman listrik yang berulang telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi, khususnya pelaku usaha, petani, serta peternak ikan.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Hendra Nurdiansyah, mengatakan pihaknya mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kelistrikan di wilayah Tulungagung.
"Kami meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kelistrikan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang baik karena gangguan listrik berdampak langsung pada aktivitas dan perekonomian warga," ujarnya.
Selain evaluasi, mahasiswa juga meminta adanya pendataan terbuka terkait dampak ekonomi akibat pemadaman listrik serta mekanisme kompensasi yang jelas bagi pelanggan yang mengalami kerugian.
Menurut Hendra, mahasiswa menemukan sejumlah kelompok tani dan peternak ikan yang terdampak akibat gangguan pasokan listrik.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Tak hanya menyasar PLN, mahasiswa juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk memperkuat pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik, termasuk menyediakan akses informasi APBD yang lebih transparan, rinci, dan mudah diakses masyarakat.
Pada isu nasional, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Keduanya dinilai perlu dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Mahasiswa juga menyinggung sejumlah kasus keracunan yang terjadi pada penerima MBG di beberapa daerah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Tulungagung turut menyampaikan tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan supremasi sipil sesuai amanat Reformasi 1998, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta penghentian segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis maupun warga yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap berbagai aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan lembaga terkait."Harapan kami, seluruh tuntutan ini mendapat perhatian dan tindak lanjut yang nyata demi perbaikan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat luas," pungkas Hendra.(Ind).