Foto: Anggota Fraksi PKB DPRD Tulungagung, Arif Zainudin, S.E., menjelaskan Program Kredit Senyum dinilai menjadi solusi permodalan bagi UMKM agar terhindar dari jerat bank plecit dan rentenir.

Suaramuda.com – Program Kredit Senyum tanpa jaminan yang diluncurkan Bank Daerah mendapat apresiasi dari Fraksi PKB DPRD Tulungagung. Program tersebut dinilai menjadi solusi permodalan bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses kredit perbankan, sekaligus menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bank plecit maupun rentenir.

Anggota Fraksi PKB DPRD Tulungagung, Arif Zainudin, S.E., mengatakan banyak pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terpaksa meminjam kepada bank plecit karena prosesnya sangat mudah, cukup menggunakan KTP tanpa jaminan maupun BI Checking. Kondisi itu dimanfaatkan oleh lembaga pinjaman dari luar daerah yang menyasar pelaku usaha kecil dengan proses pencairan yang cepat, namun dibebani bunga tinggi.

"Setelah kami telusuri, bank plecit dari beberapa daerah seperti Blitar, Kediri, Nganjuk, dan Trenggalek masuk ke Tulungagung menyasar UMKM. Karena prosesnya mudah, masyarakat banyak yang tertarik. Padahal akhirnya mereka justru terjerat bunga tinggi hingga usahanya sulit berkembang," ujar Arif, Kamis (9/7/2026)

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan Fraksi PKB mendorong agar Bank Daerah hadir memberikan alternatif pembiayaan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil melalui Program Kredit Senyum. Kemudahan akses permodalan dinilai penting agar pelaku usaha tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.

Arif menjelaskan, program tersebut diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan, namun dengan persyaratan yang lebih sederhana. Cukup menggunakan KTP, tanpa agunan, dengan bunga ringan serta tetap menerapkan analisis kelayakan debitur melalui prinsip 5C.

"Administrasinya dibuat lebih mudah, tetapi standar operasional perbankan tetap dijalankan. Jadi masyarakat kecil bisa mengakses modal, sementara bank juga tetap aman dari sisi administrasi maupun keuangan," katanya.

Ia mengusulkan besaran pinjaman difokuskan pada kebutuhan pelaku usaha mikro, mulai Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Nilai pinjaman yang relatif kecil, menurutnya, justru akan lebih tepat sasaran dan mampu membantu pedagang kecil, petani, nelayan, hingga pelaku usaha produktif lainnya mengembangkan usahanya.

Arif menilai, Bank Daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembiayaan usaha berskala besar. Sebaliknya, sektor usaha mikro yang jumlahnya jauh lebih banyak memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian apabila memperoleh akses permodalan yang mudah.

"Nilai pinjamannya memang kecil, tetapi jumlah pelakunya sangat banyak. Perputaran dananya cepat. Kalau program ini berjalan maksimal, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga akan besar," ujarnya.

Fraksi PKB juga meminta Program Kredit Senyum terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Bahkan, apabila dibutuhkan dukungan anggaran untuk memperkuat program tersebut, pihaknya menyatakan siap memberikan dukungan.

"Kami optimistis Program Kredit Senyum bisa menjadi jalan keluar bagi UMKM agar tidak lagi terjerat bank plecit maupun rentenir. Program ini harus terus diperluas supaya semakin banyak masyarakat produktif yang bisa memperoleh akses permodalan," pungkas Arif. (Ind)