Suaramuda.com – Menjelang peringatan hari besar nasional, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting, dengan menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 yang berlangsung di Pringgitan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (13/8/2026).
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak, terutama dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
“Pengendalian inflasi menjelang peringatan hari besar nasional membutuhkan sinergi seluruh pihak untuk memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi bahan pangan,” tegas Ahmad Baharudin.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemangku kepentingan terkait akan memperkuat pemantauan harga dan stok, koordinasi antardaerah, operasi pasar serta berbagai langkah strategis lainnya agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan inflasi di Kabupaten Tulungagung tetap terkendali.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, Catur Hermono, menjelaskan bahwa langkah pengendalian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemantauan harga dan ketersediaan barang, penguatan pasokan hingga memastikan distribusi berjalan lancar.
Pemantauan harga kebutuhan pokok dilakukan secara rutin melalui SISKAPERBAPO di empat pasar, yakni Pasar Ngemplak, Pasar Ngunut, Pasar Bandung dan Pasar Tamanan. Selain itu, pemantauan dilakukan melalui SP2KP di Pasar Ngunut serta panel harga pangan di sejumlah pasar lainnya.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam membaca perkembangan harga di lapangan sekaligus menentukan langkah yang diperlukan ketika terdapat potensi gangguan terhadap stabilitas harga.
Pengendalian juga diperkuat melalui rapat teknis TPID, termasuk koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri serta tindak lanjut hasil rapat untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah.
Dari sisi ketersediaan pangan, Pemkab Tulungagung menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin melalui Dinas Ketahanan Pangan. Pemerintah juga mendorong gerakan menanam untuk menjaga keberlanjutan produksi, khususnya padi, jagung dan cabai.
Operasi pasar murah turut dilakukan di sejumlah kecamatan. Sepanjang 2026, kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan di Campurdarat, Pakel, Pucanglaban, Rejotangan, Sendang, Kedungwaru, Ngunut, Tanggunggunung dan Kalidawir.
Tak hanya menjaga harga, pemerintah juga memastikan jalur distribusi tetap berjalan. Pemkab melakukan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor bersama kepolisian serta OPD teknis untuk memantau ketersediaan barang dan mencegah praktik menahan pasokan.
Monitoring juga dilakukan terhadap harga sembilan bahan pokok, LPG subsidi 3 kilogram dan BBM.
Penguatan pasokan turut dilakukan melalui kerja sama antardaerah dengan wilayah penghasil komoditas. Tulungagung telah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Pacitan terkait kebutuhan bahan pangan dan Kabupaten Nganjuk untuk komoditas bawang merah.
Sementara kerja sama dengan Kabupaten Kediri untuk komoditas cabai serta Kota Surakarta untuk komoditas padi dan jagung juga direncanakan.
Pemkab Tulungagung juga menyiapkan dukungan melalui realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi serta bantuan transportasi dari APBD guna mendukung kelancaran angkutan orang maupun barang.
Dari sisi perkembangan harga, Kabupaten Tulungagung pada Juli 2026 mencatat deflasi sebesar 0,23 persen secara bulanan. Secara tahunan, inflasi tercatat 2,23 persen, sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 1,15 persen.
Data tersebut menjadi salah satu indikator yang terus dipantau pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan. (Indah)