Suaramuda.com – Ketersediaan pangan di Kabupaten Tulungagung memasuki September 2026 dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura, terutama cabai rawit, cabai merah besar, dan bawang merah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Tulungagung, Sony Weli Ahmadi, mengatakan secara umum harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula masih relatif stabil. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Tulungagung.
“Secara umum, ketersediaan pangan di Kabupaten Tulungagung memasuki September 2026 terpantau aman dan mencukupi, dengan stabilitas harga kebutuhan pokok yang relatif terkendali berkat intervensi rutin yang dilakukan pemerintah daerah,” kata Sony, Kamis (3/9/2026).
Meski demikian, DKP mencermati tiga komoditas yang dinilai paling rentan mengalami fluktuasi harga, yakni cabai rawit, cabai merah besar, dan bawang merah. Komoditas tersebut sangat dipengaruhi kondisi cuaca, terutama pada masa transisi musim maupun ketika curah hujan tinggi.
Cuaca ekstrem berpotensi mengganggu produksi, menurunkan kualitas hasil panen hingga berdampak terhadap pasokan dan harga di tingkat konsumen.
Untuk menekan potensi gejolak harga, DKP bersama TPID terus melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan tersebut digelar secara berkala dengan mendekatkan akses pangan murah ke permukiman warga sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada rantai distribusi yang panjang.
Selain intervensi pasar, pemerintah juga mendorong pemanfaatan pekarangan melalui program Desa B2SA. Masyarakat didorong menanam kebutuhan pangan sederhana, termasuk bumbu dapur, untuk memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga secara mandiri.
Menurut Sony, intervensi pangan juga memiliki dampak langsung terhadap keluarga berpenghasilan rendah. Penyaluran Bantuan Pangan Beras yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah serta pelaksanaan GPM membantu menjaga daya beli masyarakat ketika harga komoditas mengalami tekanan.
Intervensi tersebut sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk menahan laju inflasi daerah. Dengan adanya pasokan alternatif dan pangan dengan harga lebih terjangkau, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok rentan, dapat ditekan.
Di sisi distribusi, DKP bersama TPID juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi gangguan pasokan, baik akibat produksi lokal maupun hambatan distribusi dari luar daerah. Salah satunya melalui kerja sama antardaerah (KAD) yang diinisiasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Tulungagung menjalin kemitraan dengan daerah produsen di Jawa Timur, antara lain Kediri untuk mendukung pasokan cabai rawit dan Nganjuk untuk bawang merah.
Pemantauan pasokan dan harga juga dilakukan secara digital melalui sistem Simas Ketapang. Sistem tersebut dimanfaatkan untuk mendeteksi lebih dini wilayah pasar yang mengalami gangguan pasokan maupun perubahan harga.
Sementara itu, keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) terus dioptimalkan sebagai cadangan pangan di tingkat desa. Langkah ini penting sebagai penyangga apabila jalur distribusi utama terganggu akibat bencana maupun cuaca ekstrem.
Memasuki akhir tahun, perhatian pemerintah mulai diarahkan pada potensi peningkatan kebutuhan pangan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan momentum libur Tahun Baru. Peningkatan permintaan pada periode tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap harga sejumlah komoditas.
Karena itu, Pemkab Tulungagung menyiapkan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), termasuk meningkatkan volume stok beras dan komoditas utama sebelum memasuki Desember.
Operasi pasar murah juga akan dijadwalkan lebih intensif, terutama di titik-titik yang dinilai rawan pangan serta pasar tradisional utama seperti Pasar Ngemplak. Selain menjaga ketersediaan stok, pengawasan distribusi menjadi perhatian.
Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan akan melakukan inspeksi mendadak ke pasar dan jalur distribusi guna mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Intinya, kami tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan distribusinya berjalan dan harga tetap terjangkau masyarakat,” ujar Sony.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Tulungagung berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca dan kelancaran pasokan dari daerah produsen tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi hingga akhir tahun.(Ind)