TULUNGAGUNG - Dalam rangka percepatan penurunan stunting tahun
2023, Kabupaten Tulungagung sebagai lokus penanganan
stunting ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, bertempat di Crown Victoria Hotel, Senin (6/5/2023).
Penanganan Stunting telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019
tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi dan
Keputusan Bupati Tulungagung Nomor:
188.45/43/013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan
Stunting Kabupaten Tulungagung.
Kepala Bappeda
Kabupaten Tulungagung
melalui Sekretaris Rusdi mengungkapkan, hasil pelaksanaan aksi di Bulan Maret 2023 dilaporkan, jumlah anak stunting berdasarkan data Bulan Timbang Agustus 2022 sebanyak 2.214 balita, dengan
jumlah prevalensi stunting sebesar 4,25 persen.
Selanjutnya,
pada tahun 2023 telah ditetapkan 20 Desa yang tersebar di 13 kecamatan, sebagai lokasi fokus (lokus)
penanganan stunting.
Untuk tahun 2024, dengan memperhatikan jumlah kasus stunting, prevalensi stunting, dan tren peningkatan kasus
stunting, serta mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
Rencana lokus bertambah sejumlah 20 desa antara lain, Desa Sukoanyar dan Desa Suwaluh Kecamatan
Pakel, Desa Kaliwungu, Desa Ngunut, dan Desa Gilang
Kecamatan Ngunut, Desa Besuki Kecamatan Besuki,
Desa Bendo, Desa Tawing, Desa Sidomulyo, Desa
Mojoarum, dan Desa Tiudan Kecamatan Gondang.
Selain itu,
Desa Junjung, Desa Wates, dan Desa Jabalsari
Kecamatan Sumbergempol, Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo,
Desa Tanen, Desa Ariyojeding, dan Desa
Sumberagung Kecamatan Rejotangan,
Desa Betak Kecamatan Kalidawir, Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat,
berkomitmen terhadap penurunan stunting diwujudkan dengan penganggaran pada APBD tahun 2023 dan
perencanaan anggaran pada RKPD Tahun 2024.
"Output yang diharapkan dari Pelaksanan Rembuk Stunting
adalah Komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh
Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Perwakilan DPRD," terang Rusdi dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo menyatakan, secara prevalensi berdasarkan bulan timbang, angka
stunting Tulungagung termasuk dalam kategori rendah dan terus menunjukkan tren yang positif yakni pada tahun 2022
sebesar 4,25 persen.
Akan tetapi berdasarkan hasil Survei Status Gizi
Indonesia (SSGI), prevalensi stunting mengalami peningkatan
yang disebabkan oleh kurang optimalnya kunjungan balita ke posyandu untuk dilakukan pengukuran dan
penimbangan. Untuk itu," saya menghimbau kepada seluruh Camat dan Kepala Desa/Lurah termasuk Tim Penggerak
PKK supaya melaksanakan aksi kreatif yang mengusung tema
lokal dan menggerakkan masyarakat ke Posyandu agar kasus stunting dapat segera ditemukan dan ditangani sehingga target
zero stunting di tahun 2030 dapat tercapai", pungkas Bupati Maryoto.
Bupati Maryoto berpesan, seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk terus
melaksanakan aksi-aksi intervensi baik yang berupa intervensi
spesifik maupun sensitif diluar kesehatan yang ternyata memberikan kontribusi besar dalam penurunan stunting.
"Kita
harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya dorong
besar bagi penurunan stunting. Dan saya akan turun tangan
mengawal dan memantau pelaksanaan setiap program
penurunan stunting agar berjalan baik dan tepat sasaran,"ujarnya.
Termasuk Kepala Desa agar mengalokasikan Dana
Desanya untuk penanganan stunting seperti pemberian
makanan tambahan (PMT), operasional rujukan balita stunting,
pembangunan sanitasi dan air minum, serta intervensi spesifik
dan sensitif lainnya.
Dalam acara rembug stunting disampaikan, Point terpenting, adalah bagaimana agar semua lapisan
masyarakat terjangkau, terlayani dan meningkat kapasitasnyadalam penanggulangan stunting dan kemiskinan, seperti
semangat SDGs yaitu No One Left Behind. Oleh sebab itu
semangat keterpaduan/integrasi harus didorong.
Penulis : Gusti Indah