"KIPP ini memberikan ruang untuk kita meningkatkan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Fauzi.
Sosialisasi tersebut digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan dibuka Deputi Bidang Pelayanan Publik, Otok Kuswandaru.
Fauzi mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyusun proposal inovasi yang sesuai dengan kriteria KIPP. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menyoroti program-program layanan yang terbukti berdampak nyata.
"Kita akan lihat inovasi mana yang telah berjalan baik dan memberi dampak luas. Itulah yang akan kita ikutsertakan dalam kompetisi ini," katanya.
Dalam sambutannya, Otok Kuswandaru menekankan bahwa perubahan global menuntut sektor pelayanan publik untuk terus bertransformasi. Pelayanan kini harus mudah diakses, setara, inklusif, dan berbasis teknologi.
"Bukan zamannya lagi memonopoli pelayanan publik. Kolaborasi dan kokreasi justru menjadi kunci peningkatan kualitas layanan," urainya.
Otok juga menyoroti perlunya adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), peningkatan keterampilan digital ASN, serta pelibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik, Ajib Rakhmawanto, menyampaikan bahwa KIPP telah berlangsung selama 10 tahun dan mendorong budaya inovasi di instansi pemerintah.
"KIPP mempercepat penciptaan inovasi dan mendorong instansi beradaptasi terhadap perubahan," jelasnya.
Sejak digelar pertama kali, KIPP telah mencatat lebih dari 24.000 inovasi, menghasilkan 1.065 top inovasi, dengan 263 di antaranya telah direplikasi di lebih dari 900 instansi dan 2.000 organisasi penyelenggara layanan.
Pada KIPP 2025, sejumlah penyempurnaan diperkenalkan, seperti pelibatan masyarakat dalam penilaian dan penghargaan bagi para inovator, bukan hanya instansi.
Sosialisasi ini berlangsung selama tiga hari, 9–11 April 2025, dan diikuti 671 instansi dari seluruh Indonesia, termasuk BUMN dan BUMD. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan umum hingga teknis penyusunan proposal inovasi. (INF)