Suaramuda.com — Penulis dan pengamat isu kepolisian Ahmad Bahar akan meluncurkan buku terbarunya yang mengulas kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perspektif reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Buku tersebut memuat pandangan dan refleksi penulis terkait dinamika kepemimpinan di tubuh Polri, termasuk isu regenerasi, tata kelola organisasi, serta tantangan reformasi yang dihadapi institusi penegak hukum di tengah tuntutan publik yang terus berkembang.
Peluncuran buku dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Februari 2026, mulai pukul 15.00 WIB, bertempat di Galeri Kopi Darmin, Jalan Duren Tiga Nomor 7E, Pancoran, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan diskusi publik yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Komjen (Purn) Oegroseno, Rismon Sianipar, serta Ahmad Bahar. Sementara itu, kehadiran Mahfud MD masih dalam tahap konfirmasi dari pihak penyelenggara.
Ahmad Bahar menjelaskan bahwa buku tersebut ditulis sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap penguatan kelembagaan Polri. Ia menegaskan bahwa isi buku merupakan pandangan pribadi penulis yang disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman, serta dimaksudkan untuk membuka ruang diskusi yang konstruktif.
“Tulisan ini adalah refleksi saya sebagai penulis. Tujuannya bukan untuk menyerang individu maupun institusi, melainkan mendorong dialog dan evaluasi demi perbaikan ke depan,” ujar Bahar, Rabu (28/1/2026).
Pandangan tersebut sebelumnya juga disampaikan Bahar dalam diskusi terbatas bersama awak media di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (27/1/2026) malam. Dalam forum itu, ia menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam organisasi besar seperti Polri agar tetap adaptif dan dinamis.
Menurutnya, sirkulasi kepemimpinan merupakan bagian dari manajemen organisasi yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia serta menjaga keseimbangan internal institusi. Ia menilai diskursus mengenai kepemimpinan dan reformasi Polri perlu terus dibuka sebagai bagian dari proses demokrasi.
Selain itu, Bahar juga menyinggung pentingnya mekanisme pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kepemimpinan institusi penegak hukum. Ia menilai kepercayaan publik terhadap Polri sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan persepsi netralitas aparat, terutama dalam konteks politik nasional seperti Pemilu dan Pilkada.
Dalam keterangannya, Bahar menyebut buku tersebut diterbitkan secara independen tanpa melalui mekanisme perizinan dari pihak yang menjadi objek pembahasan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam ruang akademik dan kepenulisan.
Ia berharap peluncuran buku ini dapat menjadi wadah dialog terbuka yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum. “Harapannya, diskusi yang lahir dari buku ini bersifat konstruktif dan berorientasi pada penguatan institusi,” katanya.
Peluncuran buku tersebut diperkirakan akan menambah dinamika diskusi publik mengenai kepemimpinan dan reformasi Polri, yang hingga kini masih menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.(Ind)