Suaramuda.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi membuka Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (Muspadi) Tahun 2026, Selasa (23/6/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk memastikan aspirasi kelompok rentan dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkarakter.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan bahwa Muspadi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah penting untuk memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.
"Muspadi Tahun 2026 dengan tema 'Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter' diharapkan mampu menyerap aspirasi kelompok rentan secara optimal dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka," ujarnya.
Ahmad Baharudin mengungkapkan, berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai 1,142 juta jiwa, dengan 49,91 persen di antaranya adalah perempuan.
Meski memiliki peran besar sebagai pilar pembangunan, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun partisipasi publik.
Bahkan, sepanjang tahun 2025, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat sebanyak 18 laporan pengaduan kasus yang menimpa perempuan.
Persoalan perlindungan anak juga menjadi perhatian serius. Sepanjang tahun 2025, tercatat 243 laporan pada Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dan 70 laporan pengaduan terkait anak yang masuk ke UPTD PPA.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan fisik, seksual maupun penelantaran terhadap anak masih menjadi tantangan yang harus ditangani bersama.
Selain itu, kelompok penyandang disabilitas juga menghadapi persoalan kesejahteraan yang tidak ringan.
Berdasarkan studi Bappeda Tulungagung, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai sekitar 34 ribu jiwa, baik yang disebabkan faktor bawaan maupun akibat penyakit dan kecelakaan.
"Fakta-fakta tersebut mengingatkan kita bahwa isu perlindungan perempuan, anak dan disabilitas bukan sekadar data statistik. Ini menyangkut harkat dan martabat manusia yang harus terus diperjuangkan bersama," tegasnya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan kelompok rentan harus diawali dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses perencanaan pembangunan. Selama ini, Musrenbang reguler dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mengakomodasi aspirasi kelompok rentan.
Karena itu, Muspadi hadir sebagai forum khusus yang memastikan suara perempuan, anak dan penyandang disabilitas dapat masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Prosesnya pun dilakukan secara berjenjang mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten guna memperluas keterlibatan masyarakat.
Plt Bupati juga berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan implementatif. Terlebih Muspadi dihadiri berbagai unsur, mulai dari jajaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung, organisasi perempuan, aktivis perlindungan anak, komunitas disabilitas, akademisi, dunia usaha hingga insan media.
"Dengan keterlibatan berbagai pihak, saya berharap Muspadi mampu melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Tulungagung yang inklusif serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat," pungkasnya.(Ind)