Suaramuda.com – Laju inflasi di Kabupaten Tulungagung pada Juni 2026 tetap berada dalam kondisi terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year-on-year (yoy) tercatat 2,57 persen, masih berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Sementara itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai bergulir pada tahun ajaran baru hingga Juli 2026 dipastikan belum memicu lonjakan harga bahan pokok.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, Catur Hermono, SH, MH, mengatakan inflasi Kabupaten Tulungagung masih lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Secara month-to-month (mtm) inflasi tercatat 0,04 persen, sedangkan year-to-date (ytd) mencapai 1,38 persen.
"Perkembangan inflasi di Tulungagung masih terkendali. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai langkah agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu," ujar Catur, Rabu (15/7/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan harga menggunakan metode Analisis Price Leaders di Pasar Ngunut, Pasar Kauman, dan Pasar Bandung, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Beras premium naik 2,56 persen, beras medium 7,14 persen, dan cabai rawit meningkat hingga 25 persen.
Di sisi lain, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga. Cabai merah turun 14,29 persen, ayam ras merah 17,14 persen, bawang merah 20,45 persen, dan telur ayam ras 8 persen. Fluktuasi tersebut dinilai masih dalam batas yang wajar dan tidak mengganggu stabilitas harga secara keseluruhan.
Kenaikan inflasi pada Juni 2026 dipengaruhi meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 112,34 atau sebesar 2,57 persen secara tahunan. Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,47 persen. Selain itu, kelompok transportasi memberikan andil 2,83 persen, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 2,22 persen, pakaian dan alas kaki 1,05 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,56 persen, kesehatan 0,74 persen, pendidikan 1,19 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,23 persen, rekreasi, olahraga dan budaya 1,45 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 12,09 persen.
Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, TPID Kabupaten Tulungagung secara rutin menggelar rapat koordinasi melalui sekretariat maupun tim teknis. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan harga, memastikan ketersediaan pasokan, sekaligus menyiapkan intervensi apabila terjadi gejolak di pasar.
Pemantauan harga juga dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Ketahanan Pangan melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) serta Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diperbarui setiap hari dan dapat diakses masyarakat.
Sebagai upaya menjaga pasokan dan menekan gejolak harga, Disperindag telah menyalurkan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 29–30 Juni 2026 di Pasar Ngunut, Sumbergempol, Panjerejo, Kauman, Ngemplak, Gondang, Bandung, Campurdarat, dan Tanggunggunung.
Berdasarkan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, stok sejumlah komoditas strategis masih berada dalam kondisi surplus. Komoditas tersebut meliputi beras medium, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, dan daging ayam.
Catur menjelaskan, hingga Juli 2026 pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan permintaan maupun harga komoditas pangan. Hal itu karena implementasi program masih dilakukan secara bertahap dan belum menjangkau seluruh satuan pendidikan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tulungagung tetap menyiapkan langkah antisipatif apabila kebutuhan pangan meningkat seiring perluasan pelaksanaan MBG. Strategi yang ditempuh antara lain melalui pelaksana. (INDH)